Polemik Jabatan Kades Kalibaru: Anak Gantikan Ayah yang Terjerat Hukum, Warga Endus Nepotisme
Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG — Warga Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dihebohkan dengan penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa yang dijabat oleh anak kandung dari kepala desa sebelumnya, Haji Sueb.
Penunjukan ini memicu protes keras dari warga yang menilai proses suksesi tersebut tidak transparan dan terkesan diwariskan secara turun-temurun.
Sejumlah masyarakat, salah satunya warga bernama Madin, secara terbuka melontarkan kritiknya pada Rabu (17/6/2026).
Ia mempertanyakan urgensi dan keabsahan sang anak yang sebelumnya tidak memiliki rekam jejak birokrasi mencolok, namun tiba-tiba melesat menjadi Sekretaris Desa (Sekdes) dan secara otomatis naik menggantikan sang ayah yang tersandung kasus hukum.
“Setahu saya, kepala desa ini sudah putusan, kok ini anaknya masih betah dan bertahan jadi PLH. Yang saya tahu dia dulu cuma kepala kuli atau karang taruna, tiba-tiba jadi Sekdes dan Plt Kades? Ini aneh,” ungkap Madin.
“Saya mau pertanyakan, apakah jabatan kepala desa itu warisan dan apakah ini nepotisme yang sudah diatur,” sambungnya.
Sebelum polemik ini mencuat, Desa Kalibaru dipimpin oleh Haji Sueb selama dua periode berturut-turut.
Namun, masa kepemimpinannya harus terhenti secara kontroversial akibat terjerat kasus hukum yang mengakhiri jabatannya.
Alih-alih melakukan regenerasi yang bersih dan adil, tongkat estafet kepemimpinan justru jatuh ke tangan putranya.
Secara regulasi, penunjukan PLH Kepala Desa memang telah diatur dalam perundang-undangan.
Jika seorang Kepala Desa berhalangan atau diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tindak pidana, posisi tersebut secara otomatis akan diisi oleh Sekretaris Desa hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kendati mekanisme tersebut sah secara hukum, akar keresahan warga Kalibaru justru terletak pada proses pengangkatan sang anak menjadi Sekretaris Desa di awal.
Warga menilai pos-pos krusial di desanya terkesan menjadi “pusaka” keluarga, sehingga memicu kecurigaan adanya praktik nepotisme yang tersusun rapi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Kalibaru maupun Kecamatan Pakuhaji terkait polemik yang kian memanas ini.
Namun, warga menegaskan bahwa mereka tidak ingin kepemimpinan desa diperlakukan bak kerajaan, dan menuntut adanya keterbukaan informasi. (Abo)
