Pacu Transparansi Keuangan, BI Banten Gembleng TP2DD se-Provinsi Susun Roadmap Digitalisasi 2025–2029
Expose Banten 
Exposebanten.com | LEBAK – Dalam upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi serta Kabupaten/Kota mulai menyusun roadmap periode 2025–2029. Penyusunan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2024, sekaligus mengakomodasi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan capacity building pada 9–10 Juli 2025 bertempat di Hotel Novotel Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan TP2DD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan kapasitas dalam menyusun peta jalan (roadmap) TP2DD yang terarah, terukur, serta selaras dengan kebijakan nasional terkait digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bapenda Kabupaten Lebak, Ihda Thifla Bayiza, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan roadmap TP2DD di daerah.
“Dengan menghadiri capacity building ini, kami berharap Bapenda Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat menyusun roadmap TP2DD Tahun 2025–2029 secara lebih komprehensif dan implementatif, khususnya dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah,” ujarnya pada awak media, Selasa (14/04/2026)
Ia menambahkan, roadmap yang disusun nantinya diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi panduan strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan publik melalui sistem digital.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan implementasi TP2DD dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak. (Ajat)
