Expose Banten 
Exposebanten.com | JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada pagi hari tadi.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, di hadapan awak media dan masyarakat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo.
Di dalam pertemuan itu, menurut Mensesneg Prasetyo, Gibran menyampaikan niatannya dengan terbuka.
Niat itu muncul setelah dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung terkait polemik dokumen pendidikannya.
“Di antaranya, di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya lewat perkara yang sudah diputus.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah Gibran menyatakan ingin membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusril, sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi yang berkaitan dengan polemik itu, dan keduanya sudah final.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril.
Dalam perkara di Mahkamah Agung, ka tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menerbitkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan milik Gibran.
Sementara Gibran sendiri, menurut Yusril, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara itu.
Akibatnya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA tersebut.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelas Yusril. (*)
