ICW Temukan Aliran Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Terafiliasi RANS, Untuk Jasa Influencer
Expose Banten 
Exposebanten.com | JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan aliran dana sebesar Rp14,69 miliar dari dua kementerian ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terhubung dengan Raffi Ahmad, untuk pengadaan jasa influencer.
Temuan itu dipaparkan ICW pada Senin (9/11/2026), berdasarkan data realisasi pengadaan tahun 2023–2026 di laman ‘data.inaproc.id‘ yang dikelola LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Dana tersebut berasal dari dua sumber, Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) pada tahun 2024, serta KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pada tahun 2025–2026.
Khusus untuk KKP, total nilai kontraknya mencapai Rp10,8 miliar.
Berdasarkan temuan ICW, pengadaan itu mencakup, penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina dan kehadiran Raffi Ahmad di acara tertentu yang diselenggarakan kementerian.
Dengan kata lain, anggaran negara digunakan untuk membeli jangkauan dan popularitas di media sosial.
ICW tidak hanya menyoroti besarnya angka. Ada empat masalah utama yang dicatat dalam temuan tersebut:
• Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran
Belanja influencer dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah.
• Manfaat Belum Terukur
ICW menilai manfaat dari belanja tersebut belum terukur secara jelas bagi publik. Apakah konten itu benar-benar meningkatkan literasi, partisipasi, atau pemahaman masyarakat, belum bisa dibuktikan dari dokumen pengadaan.
• Spesifikasi Diduga Membatasi Persaingan
Spesifikasi paket pengadaan disebut langsung menyebut akun milik keluarga Raffi. Kondisi ini berpotensi membatasi persaingan, karena sejak awal sudah mengarah pada satu pihak tertentu.
• Potensi Konflik Kepentingan
ICW juga menyoroti soal waktu. KKP baru mengontrak perusahaan itu setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Keterkaitan waktu inilah yang membuat ICW menilai adanya potensi konflik kepentingan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Dalam pernyataannya, ICW menegaskan satu prinsip penting: uang pajak semestinya tidak dipakai untuk membeli popularitas.
Menurut ICW, pemerintah memiliki banyak kanal resmi untuk menyampaikan program kepada masyarakat, tanpa harus bergantung pada popularitas figur publik dengan biaya miliaran rupiah.
Hingga laporan ini disusun, belum termuat tanggapan resmi dari Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, maupun kedua kementerian terkait.
Semua pihak masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas temuan tersebut. (Arrie Thariana)
