Exposebanten.com | KOTA BEKASI — Perjuangan panjang keterbukaan informasi publik di Kota Patriot akhirnya mencapai garis finis. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, sekaligus mengukuhkan kemenangan mutlak Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi.
Keputusan final yang bersifat inkrah (berkekuatan hukum tetap) tersebut tertuang dalam Putusan Nomor: 128 PK/TUN/KI/2026, yang diputus pada 1 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan secara tegas “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Kemenangan di tingkat upaya hukum luar biasa ini menutup rangkaian perlawanan hukum berlapis yang ditempuh DLH Kota Bekasi sejak tahun 2024.
Tercatat, DPC AWPI Kota Bekasi sukses menyapu bersih empat tingkat persidangan secara berturut-turut:
- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat: Memenangkan DPC AWPI Kota Bekasi melalui Putusan Nomor: 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung: Menolak keberatan DLH Kota Bekasi lewat Putusan Nomor: 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.
- Kasasi Mahkamah Agung RI: Mematahkan upaya kasasi DLH Kota Bekasi melalui Putusan Nomor: 345 K/TUN/KI/2025.
- Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI: Mengunci kemenangan final lewat Putusan Nomor: 128 PK/TUN/KI/2026.
Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan penolakan PK ini menjadi preseden krusial bagi penegakan supremasi hukum dan transparansi birokrasi, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Dengan telah dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” ujar Managing Partner Kantor Hukum HANDOYO & REKAN tersebut kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Pria yang akrab disapa SHS ini lantas mendesak Wali Kota Bekasi untuk turun tangan langsung memastikan jajarannya patuh terhadap hukum.
Menurutnya, tidak ada lagi ruang manuver hukum bagi DLH Kota Bekasi untuk menunda kewajibannya.
“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan amar putusan tersebut, karena sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan dengan telah ditetapkannya Penolakan Peninjauan Kembali,” pungkas SHS. (Red)
