Exposebanten.com | JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Keputusan pembicaraan tingkat I yang menjadi gerbang akhir sebelum pengesahan undang-undang ini diketuk dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Persetujuan krusial tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco di ruang rapat, yang langsung disambut seruan setuju dari seluruh peserta rapat.
Kesepakatan ini tercapai setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi mereka.
Proses pengambilan keputusan juga diiringi dengan laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta penyampaian pendapat akhir dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej.
Dalam laporannya, Habiburokhman mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini mengerucut pada 10 pokok bahasan utama yang dirancang untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum. Beberapa poin krusial yang diatur dalam draf regulasi tersebut meliputi:
- Perlindungan Korban Kejahatan Digital: Aturan ini menyasar tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti kasus investasi bodong maupun perdagangan saham fiktif.
- Ketegasan Sanksi Pidana: Regulasi ini memastikan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan kejahatan lainnya tetap berlaku penuh, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tata Kelola Aset Profesional: Pengelolaan barang rampasan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian, akan ditangani oleh badan khusus yang kompeten dan akuntabel.
Menutup laporannya, Habiburokhman mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang telah menuntaskan pembahasan draf regulasi yang telah lama dinantikan publik tersebut.
“Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” pungkasnya. (*)
