Exposebanten.com | JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluruskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, menyusul terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Melalui Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11), pemerintah menegaskan bahwa wilayah yang masuk dalam peta pengaturan tersebut hanyalah sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan hingga detik ini belum ada satu pun izin tambang yang diterbitkan.
Meniti Sejarah Kebijakan Sejak 2013
Masuknya sebagian perairan laut tersebut ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) bukanlah kebijakan mendadak.
- 2013: Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan di perairan laut Banten.
- 2014: Usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
- 2015: Pemprov Banten kembali mengajukan usulan lewat surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015.
- 2017 & 2022: Usulan tersebut sempat tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan ditetapkan kembali lewat Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.
- 2026: Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hadir untuk mengulang serta menyempurnakan ketentuan sebelumnya sesuai usulan Pemprov Banten.
Pemetaan Bukan Berarti Lampu Hijau Menambang
Pihak kementerian menjelaskan bahwa pencantuman wilayah perairan tersebut didasari oleh data geologi yang memperlihatkan potensi mineral pembawa secara teknis. Kendati demikian, Dwi Anggia menggarisbawahi perbedaan mendasar antara memasukkan wilayah ke dalam peta perencanaan dengan memberikan izin eksploitasi.
“Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelas Anggia.
Setiap tahapan kelak, jika berlanjut ke Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetap harus melewati saringan ketat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta amdal atau persetujuan lingkungan.
Pemerintah memastikan bahwa langkah administratif ini tidak akan menggeser fungsi konservasi maupun melunturkan perlindungan terhadap habitat asli Badak Jawa di Kementerian ESDM. (*)
