Expose Banten 
Exposebanten.com | INDRAMAYU – Polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura di Indramayu kian memanas. Puncaknya, Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menumpahkan tiga karung uang koin di Pendopo Indramayu, Senin (6/4/2026), sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum saat demo ricuh sebelumnya.
Menyikapi situasi yang makin tegang, DPRD Indramayu langsung memanggil perwakilan KOMPI untuk mediasi.
Aksi tak biasa dengan uang receh tersebut ditujukan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sebagai ganti rugi kerusakan Alun-alun dan Tugu 0 Kilometer pada Kamis (2/4/2026) lalu.
Para petambak menegaskan aksi ini adalah bentuk pertanggungjawaban, namun di sisi lain menegaskan penolakan keras terhadap PSN yang dianggap mengancam mata pencaharian mereka.
Merespons memuncaknya ketegangan, Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, langsung bergerak cepat dengan mengundang perwakilan KOMPI untuk audiensi pada hari yang sama.
“Kami berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik agar tidak terus berlarut. Salah satu poin kesimpulannya, kami mendukung apa yang diinginkan KOMPI, mudah-mudahan ada solusi,” kata Nurhayati.
Baca Juga: Demo Kompi Indramayu Ricuh, Tugu 0 Km Rusak, Lucky Hakim Duga Ada Penunggang Kekacauan
Baca Juga: Bupati Lucky Hakim Diklaim Jadi “Korban”, KOMPI Indramayu: Itu Keputusasaan Rakyat, Bukan Drama!
Baca Juga: Koin Tanggung Jawab: Petani KOMPI “Patungan” Perbaiki Kerusakan Alun-Alun Indramayu
Lebih lanjut, Nurhayati menegaskan bahwa DPRD mendukung program pemerintah pusat, namun pelaksanaannya tidak boleh mematikan sumber penghidupan masyarakat.
“Kalau bisa, PSN lanjut tidak apa-apa, tapi harus cari tempat yang tidak produktif, bukan tambak yang masih aktif digunakan warga,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Indramayu berencana mendatangi langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi petambak secara langsung.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, menambahkan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh aspirasi KOMPI, termasuk penolakan teknis, usulan pola kemitraan, dan tuntutan agar proyek tidak menyasar tambak produktif.
“Kami ingin memastikan kekhawatiran petambak terkait potensi kehilangan mata pencaharian tidak terjadi,” kata Imron.
Delegasi DPRD Indramayu dijadwalkan bertolak ke kantor KKP pada Senin (13/4/2026) mendatang, dan membuka peluang bagi perwakilan KOMPI untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. ***
