Exposebanten.com | JAKARTA — Wacana pemerintah untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, memicu gelombang penolakan dari pegiat lingkungan dan publik.
Gagasan yang dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, ini dinilai mengabaikan kompleksitas ekologis dan justru berisiko mempercepat kepunahan satwa langka tersebut.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas mengkritik rencana tersebut dan mendesak pemerintah membuka kajian ilmiah di baliknya. Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, mempertanyakan urgensi pemindahan satwa endemik dengan dalih mitigasi bencana Gunung Anak Krakatau.
Menurutnya, badak Jawa telah terbukti mampu bertahan hidup di Ujung Kulon melewati berbagai dinamika alam ekstrem, termasuk letusan dahsyat Krakatau pada 1883.
“Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?” ujar Umi, Minggu (15/11/2026).
Lebih jauh, WALHI turut menyoroti adanya dugaan motif lain di balik wacana relokasi ini, yakni ketertarikan terhadap potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon yang selama ini terbentur status konservasi taman nasional.
Meski mengakui dugaan tersebut masih memerlukan investigasi lebih lanjut, Umi menegaskan bahwa memindahkan satwa terancam kritis tanpa kajian ekologis yang transparan hanya akan membuka ancaman baru bagi kelestarian spesies tersebut.
Sebelumnya, wacana relokasi ini disampaikan Hashim Djojohadikusumo di sela agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB.
Adik dari Presiden Prabowo Subianto tersebut berpandangan bahwa kelangsungan hidup badak bercula satu tidak boleh bergantung pada satu lokasi yang rawan gempa dan tsunami di Selat Sunda.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ungkap Hashim.
Untuk merealisasikan pemindahan ke ujung timur Pulau Jawa tersebut, pemerintah berencana menjajaki skema pendanaan konservasi dengan investor dan lembaga donor internasional.
Hashim mencontohkan keberhasilan kerja sama pendanaan lingkungan antara Indonesia dan Norwegia yang bernilai ratusan juta dolar AS sebagai rujukan skema pembiayaan.
Namun, gagasan tersebut langsung menuai reaksi keras di ruang digital. Di platform media sosial X dan Threads, warganet serta pemerhati satwa liar ramai-ramai menyangsikan kesiapan teknis dan pemahaman ekologis di balik rencana tersebut.
Translokasi mamalia besar yang berstatus terancam kritis (critically endangered) dinilai memiliki tingkat risiko fatal yang sangat tinggi, mulai dari stres perjalanan hingga ketidakcocokan ekosistem.
Banyak pihak menyoroti perbedaan mencolok antara hutan hujan dataran rendah yang lembap dan berlumpur di Ujung Kulon dengan karakteristik savana serta hutan monsun kering di Alas Purwo.
Publik pun mengingatkan kembali sejumlah riwayat tragis kematian satwa langka akibat program translokasi yang dipaksakan tanpa riset daya dukung pakan yang memadai. (*)
