Exposebanten.com | LEBAK – Rencana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari masyarakat adat Baduy.
Penolakan tersebut disampaikan Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, bersama Lembaga Masyarakat Hukum Adat (MHA) Baduy. Mereka meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia tersebut.
Jaro Oom berharap Bupati Pandeglang, Dewi Setiani, Gubernur Banten Andra Soni, hingga pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil keputusan terkait rencana relokasi tersebut.
Menurut Jaro Oom, keberadaan Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon bukan hanya berkaitan dengan kepentingan konservasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah, warisan alam, serta filosofi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat adat di Banten.
Ia berpandangan, Badak Jawa harus tetap hidup dan berkembang biak di habitat aslinya, yakni kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, khususnya wilayah Sanghyang Sirah.
“Atas nama Lembaga Adat Suku Baduy, kami meminta agar badak bercula satu yang ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak direlokasi ke Alas Purwo, Jawa Timur. Sebab, keberadaan badak di Ujung Kulon, khususnya Sanghyang Sirah, memiliki sejarah panjang dan asal-usul filosofi,” ungkap Jaro Oom, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam pandangan dan keyakinan masyarakat adat Baduy, Badak Jawa merupakan amanat sekaligus titipan dari Sanghyang Tunggal yang harus dijaga keberadaannya di alam Ujung Kulon.
“Badak bercula satu itu sudah menjadi amanat dan titipan dari Sanghyang Tunggal untuk hidup dan berakhir di Ujung Kulon, bukan di tempat lain. Karena itu, kami berharap rencana pemindahan tersebut dibatalkan,” tegasnya.
Selain aspek sejarah dan filosofi adat, Jaro Oom turut menanggapi kekhawatiran mengenai potensi bencana alam, khususnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa.
Menurutnya, potensi ancaman bencana perlu menjadi bahan kajian bersama. Namun, kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemindahan satwa langka dari habitat aslinya.
“Kami tidak sependapat apabila kekhawatiran terhadap letusan Gunung Krakatau dijadikan alasan untuk memindahkan badak dari Ujung Kulon. Kami percaya, badak bercula satu itu merupakan titipan Sanghyang Tunggal dan sudah menjadi bagian dari alam Ujung Kulon, khususnya Sanghyang Sirah,” ujarnya.
Jaro Oom menilai, upaya perlindungan Badak Jawa dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan kawasan konservasi, menjaga kelestarian hutan, melindungi habitat asli, serta mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu kehidupan satwa tersebut.
Lebih lanjut, Jaro Oom berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan masyarakat adat, tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, dan kalangan konservasi sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan Badak Jawa.
Ia menegaskan, penolakan masyarakat adat Baduy terhadap rencana relokasi bukan berarti tidak mendukung upaya penyelamatan satwa langka dari ancaman kepunahan.
Sebaliknya, masyarakat adat menginginkan upaya konservasi dilakukan dengan tetap mempertahankan kelestarian habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
“Kami berharap pemerintah mendengarkan suara masyarakat adat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengabaikan sejarah, filosofi, dan keberadaan alam yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banten. Badak bercula satu harus tetap dijaga di Ujung Kulon,” tegasnya.
Jaro Oom juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Provinsi Banten, untuk bersama-sama menjaga kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon agar tetap menjadi habitat yang aman bagi Badak Jawa.
Bagi masyarakat adat Baduy, mempertahankan keberadaan badak bercula satu di Ujung Kulon bukan sekadar menjaga satwa dari ancaman kepunahan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya merawat warisan alam, nilai-nilai leluhur, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan.
Karena itu, ia berharap setiap kebijakan terkait konservasi Badak Jawa turut mempertimbangkan aspek ekologis, sejarah, dan aspirasi masyarakat adat yang memiliki keterikatan dengan kawasan tersebut. (Ajat)
