Exposebanten.com | INDRAMAYU – Kasus kredit bermasalah yang membelit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja Indramayu kembali memantik sorotan tajam publik.
Kali ini, perhatian tertuju pada sosok berinisial YR, mantan Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Indramayu, yang namanya tercatat dalam dokumen perkara memiliki kewajiban kredit macet senilai Rp1,7 miliar di bank pelat merah yang kini tengah dilikuidasi tersebut.
Nama YR tercantum sebagai salah satu debitur dalam rangkaian perkara kredit diduga fiktif berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg dan Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tertanggal 24 April 2026.
Sorotan terhadap YR kian menguat seiring munculnya kabar bahwa mantan pejabat era kepemimpinan Bupati Lucky Hakim tersebut baru saja merampungkan pembangunan rumah mewah di kawasan Jalan Tembaga, Kavling Dewan, Kelurahan Margadadi, Indramayu.
Jejak Pencairan dan Tingkat Kemacetan Fantastis
Merujuk pada data laporan per 12 September 2023 yang dilansir Suara Dermayu, kewajiban kredit YR sebesar Rp1,7 miliar itu diketahui cair pada 30 September 2020. Pencairan tersebut merupakan bagian dari skema penyaluran kredit yang diduga dikoordinasikan oleh Helmi Hakim (HH).
Dalam dokumen persidangan terungkap sejumlah fakta mencengangkan terkait jalur koordinasi tersebut:
- HH tercatat mengoordinasikan 14 perjanjian kredit dengan memakai identitas 13 warga.
- Total dana yang berhasil dicairkan melalui jalur ini mencapai Rp19,9 miliar.
- Sebanyak Rp18,962 miliar di antaranya tercatat sebagai tunggakan macet, atau setara dengan lebih dari 95 persen dari total pencairan.
- Angka kemacetan ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara para koordinator lain dalam perkara BPR Karya Remaja.
Pertanyaan Publik dan Asas Praduga Tak Bersalah
Kabar rampungnya pembangunan hunian mewah milik YR di tengah statusnya sebagai debitur bernilai miliaran rupiah tentu memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Meski demikian, keberadaan aset properti maupun sumber pembiayaannya belum dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum baru.
Diperlukan klarifikasi yang transparan mengenai status kepemilikan bangunan, waktu pelaksanaan konstruksi, hingga asal-usul dana yang digunakan.
Namun, publik tetap berhak mempertanyakan status penyelesaian utang YR di BPR Karya Remaja.
Kejelasan apakah kewajiban tersebut sudah dilunasi, direstrukturisasi, diselesaikan melalui penyerahan agunan, atau masih menjadi bagian dari tunggakan yang harus ditagih menjadi krusial demi keadilan dan pemulihan aset daerah.
Sinergi LPS dan Kejaksaan Kejar Pemulihan Aset
Di tengah bergulirnya sorotan publik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu terus mengintensifkan langkah likuidasi dan pemulihan aset (asset recovery) BPR Karya Remaja.
Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, menegaskan bahwa perkara pidana perbankan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pihaknya kini fokus menuntaskan tahapan eksekusi agunan bersama korps adhyaksa.
“Ini sebagai upaya LPS untuk terus mengejar pelaku tindak pidana perbankan, utamanya untuk pemulihan aset. Tujuan kami proses recovery-nya bisa berjalan maksimal dari proses likuidasi ini, karena masih ada beberapa agunan kredit yang harus dilelang dan disita eksekusi oleh Kejari,” ujar Fajar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026), seperti dikutip dari RMOL.id.
Senada dengan LPS, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, menyatakan komitmen penuhnya dalam mengawal penyerahan hasil sita dan lelang perkara korupsi BPR Karya Remaja.
Menurutnya, keberhasilan penanganan kasus korupsi tidak hanya diukur dari lamanya vonis penjara bagi para terpidana.
“Indikator di masyarakat terkait kasus korupsi sering kali hanya melihat berapa lama pelaku mendapatkan hukuman. Padahal, hakikat yang paling penting sejatinya adalah bagaimana kerugian keuangan negara bisa dipulihkan secara nyata,” tegas Niko.
(Tuti Ragil)
