Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kelapa Dua pada Selasa (14/02/26).
Dalam kunjungannya, Wabup menyoroti penurunan jumlah pengunjung pasar sebesar 15 persen yang dipicu oleh perubahan pola belanja masyarakat ke layanan digital.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong para pedagang untuk segera beralih ke ekosistem digital dan melengkapi legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Wabup Intan menjelaskan bahwa absennya koneksi antara pedagang pasar tradisional dengan penyedia layanan pesan antar menjadi penyebab utama sepinya pembeli.
“Sebagian besar pedagang di Pasar Kelapa Dua belum bekerja sama dengan layanan delivery. Kami mendorong pengelola pasar untuk memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga agar jangkauan pemasaran mereka lebih luas,” ujar Intan.
Selain digitalisasi, Pemkab Tangerang melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menyediakan layanan pembuatan NIB gratis langsung di lokasi pasar. Hingga pukul 09.30 WIB, tercatat 18 pedagang telah mendaftar.
NIB menjadi krusial karena merupakan syarat utama bagi pedagang untuk mendapatkan suplai komoditas dari Bulog, seperti minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga bersaing.
Soroti Masalah Sampah
Meski memuji fasilitas pemotongan ayam langsung yang menjadi daya tarik khas Pasar Kelapa Dua, Wabup Intan memberikan teguran keras terkait pengelolaan limbah. Ia menemukan adanya penumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan.
“Sampahnya masih menumpuk. Saya sudah instruksikan pengelola pasar untuk segera membenahi hal ini demi menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar,” tegasnya.
Sinergi OPD untuk UMKM
Program NIB gratis ini sendiri sudah berjalan sejak 2025 dan terus diperkuat di tahun 2026. Wabup meminta DPMPTSP serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih masif melakukan sosialisasi agar pedagang paham dokumen apa saja yang perlu disiapkan.
“Jika semua pedagang memiliki legalitas (NIB), akses bantuan dan pengembangan usaha akan lebih terbuka. Kita ingin roda ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, terus bergerak naik,” pungkasnya. (Abo)
