Asep Supriatna, Ketua DPD FBB Kabupaten Tangerang (foto: Abo)
Exposebanten.com | TANGERANG – Rencana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk merelokasi populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan tegas.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Frent Banten Bersatu (FBB) Kabupaten Tangerang menilai wacana pemindahan satwa endemik berstatus kritis terancam punah tersebut berisiko tinggi dan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang.
Ketua DPD FBB Kabupaten Tangerang, Asep Supriatna, menegaskan bahwa badak jawa memiliki ikatan ekologis yang sangat spesifik dan mendalam dengan habitat aslinya di Ujung Kulon.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah terburu-buru atas nama penyelamatan yang justru berpotensi memicu krisis ekologis baru.
“Badak jawa bukan objek yang bisa dipindahkan begitu saja berdasarkan pertimbangan administratif maupun kepentingan sesaat,” ujar Asep kepada Exposebanten.com, pada Minggu (15/11/2026).
Menurut Asep, apabila kekhawatiran pemerintah berakar pada ancaman bencana alam di kawasan Ujung Kulon, solusi yang paling tepat adalah memperkuat daya dukung dan perlindungan di habitat aslinya. Langkah konkret tersebut dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan memindahkan satwa ke luar daerah.
“Mulai dari mitigasi bencana, penguatan pengawasan kawasan konservasi, perlindungan ekosistem, hingga peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon,” paparnya.
Selain itu, Asep menyoroti kondisi ekologis Taman Nasional Alas Purwo yang menjadi lokasi tujuan.
Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut telah memiliki tatanan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tersendiri yang menopang satwa-satwa dilindungi lainnya.
“Jangan sampai upaya untuk menyelamatkan satu spesies justru mengabaikan keberlangsungan ekosistem di tempat lainnya,” tegas Asep.
FBB Kabupaten Tangerang tidak menutup mata terhadap wacana pembentukan habitat kedua (second habitat) bagi badak jawa.
Namun, Asep menekankan bahwa gagasan tersebut wajib melewati riset ilmiah yang komprehensif dan terukur, bukan sekadar dijadikan dalih pemindahan satwa.
“Silakan lakukan kajian secara serius. Jangan menjadikan gagasan habitat kedua sebagai pembenaran tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan bagi badak jawa tersebut,” katanya.
Atas dasar itu, pihaknya mendesak Kemenhut untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dan transparan sebelum mengetok palu kebijakan.
Pemerintah diminta memaparkan secara terbuka hasil kajian kelayakan habitat, kalkulasi risiko translokasi, kesiapan ekosistem baru, hingga proyeksi dampak jangka panjang terhadap populasi satwa bercula satu tersebut.
Konservasi adalah Tanggung Jawab Menjaga Ekosistem
Menutup pernyataannya, Asep mengingatkan kembali esensi sejati dari upaya konservasi. Baginya, pelestarian alam bukan sekadar memindahkan satwa dari satu titik ke titik lainnya, melainkan wujud kehadiran negara dalam merawat keberlangsungan hidup dan keseimbangan alam.
“Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi, melainkan benteng terakhir habitat badak jawa yang wajib diperkuat perlindungannya oleh negara. Kami tegaskan menolak kebijakan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam konservasi,” pungkasnya. (Abo)
