ExposeBanten.com | TANGERANG – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mendampingi Gubernur Banten Andra Soni dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo dalam agenda Susur Sungai Kali Angke sepanjang 3,5 kilometer, untuk meninjau langsung langkah mitigasi banjir di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, terutama menjelang musim penghujan.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @tinasoni_03, Tinawati menyampaikan rasa syukur dapat terlibat langsung dalam peninjauan lapangan tersebut.
“Alhamdulillah, saya mendampingi Gubernur Banten, Andra Soni, dan Menteri PU RI, Dody Hanggodo, dalam agenda Susur Sungai Kali Angke sepanjang 3,5 kilometer untuk meninjau langsung langkah mitigasi banjir,” tulisnya, dikutip Senin (3/11/2026).
Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati memandang peninjauan ini sangat krusial karena dampak banjir bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan keluarga, yang menjadi fokus utama gerakan PKK.
“Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Banten, saya memandang peninjauan ini sangat krusial karena dampak banjir bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini bergerak cepat melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan dan pelebaran alur sungai demi kenyamanan warga Tangerang dan sekitarnya.
“Pemerintah kini bergerak cepat melakukan normalisasi berupa pengerukan dan pelebaran alur sungai demi kenyamanan warga Tangerang dan sekitarnya,” jelasnya.
Tak hanya mengandalkan peran pemerintah, Tinawati juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Mari kita dukung upaya ini dengan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari tidak membuang sampah ke sungai dari rumah kita masing-masing,” pungkasnya.
Aksi susur sungai ini menegaskan komitmen sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat dalam menangani persoalan banjir secara komprehensif, dari hulu ke hilir, dengan pendekatan infrastruktur dan edukasi masyarakat. (Abo)
