Expose Banten 
Exposebanten.com | JAKARTA — Di balik kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, tersimpan satu fakta yang jarang disadari publik: negara tetap menjamin kehidupannya hingga akhir hayat.
Bukan karena jabatan, melainkan karena amanat undang-undang.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Niat itu lahir dari dinamika yang berkembang, seiring putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikannya.
Surat pengunduran diri itu kemudian dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dan telah diterima oleh MPR RI.
Meski prosesnya masih berjalan, satu pertanyaan pun mengemuka: apa yang diterima seorang mantan Wakil Presiden setelah meletakkan jabatannya?
Jawabannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.
Undang-undang tersebut tidak mengenal masa jabatan minimal. Siapa pun yang berhenti dengan hormat, berhak atas penghormatan negara seumur hidup.
Pasal 6 undang-undang itu menyebut, pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp20.160.000 per bulan. Maka, itulah pula nilai pensiun yang akan diterima Gibran setiap bulan, seumur hidup.
Angka itu belum berubah sejak tahun 2001. Tunjangan jabatan sebesar Rp22.000.000 memang berhenti. Namun pensiun pokok tetap berjalan, tanpa batas waktu.
Penghormatan negara tidak berhenti pada angka. Gibran juga berhak atas tunjangan istri sebesar Rp2.016.000 per bulan, tunjangan anak Rp403.200 per anak, biaya kesehatan untuk sekeluarga, biaya rumah tangga berupa air, listrik, dan telepon.
Negara juga menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak, kendaraan beserta pengemudi, serta pengamanan terbatas dari Paspampres seumur hidup.
Semua itu adalah bentuk penghormatan negara kepada seseorang yang pernah memikul amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Seluruh hak tersebut hanya berlaku jika pengunduran diri ditetapkan sebagai berhenti dengan hormat.
Berhenti atas permintaan sendiri, termasuk dalam kategori tersebut.
Sebaliknya, jika berhenti melalui pemakzulan, hak-hak itu tidak berlaku.
Kini, publik menunggu proses konstitusional berjalan. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti, dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Terlepas dari dinamika politik yang menyertainya, satu hal tetap menjadi catatan sejarah: Gibran datang, mengabdi, dan kemudian memilih untuk mundur dengan cara yang terhormat. (*)
