Ancaman Pencabutan Izin Mengintai Delapan Kawasan Industri Tanpa IPAL Terpadu di Kabupaten Tangerang
Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha secara permanen bagi pengelola kawasan industri yang mengabaikan kewajiban pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu.
Ancaman tegas ini mencuat setelah data terbaru pemerintah daerah mengungkap fakta mengejutkan bahwa delapan dari sepuluh kawasan industri di wilayah tersebut beroperasi tanpa fasilitas pengolahan limbah komunal.
Ketiadaan fasilitas vital ini memicu desakan keras dari masyarakat serta kalangan legislatif setempat karena dinilai menjadi biang keladi pencemaran ekosistem sungai utama, seperti Sungai Cisadane dan Sungai Cimanceuri.
Sebagai langkah penyelamatan lingkungan dan penegakan aturan tata ruang, Pemkab Tangerang melalui dinas terkait kini memperketat evaluasi serta pengawasan terhadap seluruh pengelola kawasan industri.
Berdasarkan pernyataan resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, baru dua kawasan industri yang tercatat patuh dan memiliki fasilitas IPAL terpadu.
Kedua kawasan tersebut meliputi Griya Idola Industrial Park di Kecamatan Cikupa serta Kawasan Industri Cipta Cakra Murdaya (CCM) atau Citra Marga Mulya di Balaraja.
Sebaliknya, otoritas daerah baru merilis satu nama kawasan dari total delapan pelanggar yang terbukti tidak memiliki IPAL terpadu, yakni Kawasan Industri Milenium di wilayah Panongan dan Cikupa.
Kawasan tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh DLHK dan DPRD setelah terbukti mencemari aliran Sungai Cimanceuri.
Sementara itu, identitas tujuh kawasan industri lain yang turut masuk dalam daftar hitam masih dirahasiakan oleh DLHK Kabupaten Tangerang dari publik.
Langkah ini diambil karena berkas peninjauan izin operasional dan pengendalian pencemaran ketujuh kawasan tersebut telah diserahkan serta dikoordinasikan secara tertutup kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian untuk diproses lebih lanjut. (Abo)
