Exposebanten.com | JAKARTA – Setelah berhasil melewati keganasan letusan Gunung Krakatau tahun 1883 yang memicu tsunami raksasa hingga kegelapan global, kelangsungan hidup Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) kini justru berada di persimpangan jalan akibat wacana relokasi habitat dan bayang-bayang kawasan pertambangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera menghentikan rencana pemindahan satwa purba tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum kajian ilmiah dibuka secara transparan kepada publik.
“Setelah 143 tahun berlalu, badak bercula satu itu mampu bertahan hingga kondisinya terancam punah saat ini. Padahal, letusan Krakatau telah meluluhlantakkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera, karena semburan abu vulkanik sekaligus tsunami raksasa,” ujar Alex di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Alex, kemampuan adaptasi luar biasa Badak Jawa terhadap bencana alam dahsyat hingga pemanasan global seharusnya menjadi objek penelitian mendalam, bukan justru dijawab dengan kebijakan relokasi yang tergesa-gesa.
Ia mengingatkan bahwa TNUK merupakan benteng terakhir di dunia bagi spesies ini, sehingga wacana pemindahan tanpa dasar ilmiah yang kuat berpotensi memicu kecaman internasional.
“Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia. Kami meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” tegasnya.
Alex menambahkan, perlindungan terhadap Badak Jawa tidak boleh menjadi dalih yang justru menciptakan ketidakpastian bagi masa depan habitat aslinya. Secara global maupun nasional, satwa ini dipagari oleh regulasi super ketat, antara lain:
- Status Internasional: Masuk dalam kategori Critically Endangered (kritis/terancam punah) oleh IUCN, terdaftar dalam Apendiks I CITES yang melarang keras segala bentuk perdagangan internasional, serta menghuni TNUK yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
- Payung Hukum Nasional: Dilindungi secara mutlak melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggar, PP Nomor 7 Tahun 1999, serta Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018 yang menjaga ekosistem hutan hujan dataran rendah terakhir di Banten dan Jawa Barat.
Bayang-Bayang Wilayah Tambang di Perairan Ujung Kulon
Di tengah polemik relokasi tersebut, ancaman baru turut membayangi ekosistem TNUK menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Dalam peta lampiran beleid tersebut, seluruh kawasan perairan laut di sekitar Ujung Kulon diarsir warna krem dan ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengonfirmasi bahwa penetapan wilayah pertambangan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut telah melalui proses koordinasi lintas lembaga bersama pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga berdasarkan Kepmen ESDM Februari kemarin, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan WPN (Wilayah Pencadangan Negara),” jelas Ari pada Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Ari memastikan bahwa status WUP tersebut belum otomatis membuat kawasan perairan sekitar Ujung Kulon bisa langsung dieksploitasi. Pemanfaatan ruang pertambangan tetap dikembalikan pada regulasi tata ruang pemerintah kabupaten/kota setempat.
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota, itu terkait dengan ITR dan PKKPR-nya (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” pungkasnya. (*)
