Expose Banten 
Foto: Aksi Demo Mahasiswa (HMI dan GMNI) Didepan Gedung Bupati Tangerang
Exposebanten.com | TANGERANG – Aksi mahasiswa dari GMNI dan HMI di depan Kantor Bupati Tangerang, pada Kamis (13/8) siang, dengan menyampaikan 13 tuntutan hendaknya tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah daerah.
Aksi tersebut merupakan bagian dari kepedulian generasi muda sekaligus bentuk kecintaan terhadap pemerintah agar kebijakan dan pelayanan publik terus diperbaiki.
Pemerhati kebijakan sosial Hendra Primitif mengatakan, suara mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara terbuka harus menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswa “Kepung” Gedung Bupati Tangerang, Tuntut 3 Kepala Dinas Dicopot!
“Jangan alergi terhadap kritik. Ketika mahasiswa turun menyampaikan 13 tuntutan, sesungguhnya mereka sedang mengetuk pintu pemerintah agar mau melihat kembali apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki. Kritik itu bukan kebencian, tetapi bisa menjadi bentuk kecintaan terhadap daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Hendra menilai, momentum tersebut seharusnya menjadi cermin evaluasi kinerja OPD, bukan justru berhenti pada seremoni menerima aspirasi.
Setiap tuntutan yang disampaikan perlu dikaji secara objektif, kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Lebih lanjut Hendra menyampaikan, Reformasi birokrasi bukan hanya soal pergantian atau rotasi jabatan, tetapi lebih jauh menyangkut perubahan cara berpikir, peningkatan integritas, kecepatan pelayanan, transparansi, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jabatan adalah amanah, OPD adalah pelayan masyarakat. Jangan sampai pemerintah sibuk mengurus struktur dan jabatan, sementara suara rakyat justru berjalan mencari jalan sendiri. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang takut dikritik, tetapi pemerintah yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri,” tegasnya.
Hendra juga berharap Bupati Tangerang bersama jajaran OPD dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, LSM, dan seluruh elemen masyarakat.
Sebab, kata Hendra, pembangunan daerah akan lebih kuat apabila pemerintah dan masyarakat saling mengingatkan, saling mengawasi, dan saling memberikan solusi.
“13 tuntutan mahasiswa jangan hanya menjadi catatan di atas kertas. Jadikan sebagai agenda evaluasi. Bila ada yang benar, jalankan, bila ada yang perlu diluruskan, komunikasikan,” tuturnya.
“Karena pada akhirnya pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan yang sama, Kabupaten Tangerang yang lebih baik, adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Hendra Primitif. (Abo)
