ExposeBanten.com | Kab.Tangerang – Aroma ketidakberesan kuat tercium dari proyek pembangunan saluran irigasi di Desa Rancailat Kampung Cayur Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Pekerjaan yang seharusnya menjadi fasilitas penting bagi petani itu justru menuai dugaan praktik pengurangan kualitas dan penyimpangan aturan sejak awal pelaksanaan.
Pantauan langsung ExposeBanten.com di lokasi mengungkap sederet kejanggalan mencolok. Proyek dengan total panjang sekitar 174 meter tersebut tidak memasang papan proyek, sehingga publik tidak mengetahui sumber anggaran, nilai kegiatan, maupun siapa pihak pelaksananya.
Ketiadaan papan proyek dianggap sebagai langkah awal untuk menutup informasi dan meminimalkan pengawasan.
Lebih parah lagi, struktur irigasi terlihat dikerjakan dengan campuran batu baru dan batu bekas, susunan batu acak, tidak seragam, dan disatukan dengan adukan semen yang sangat minim.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pekerjaan dilakukan untuk menekan biaya dan meraup keuntungan sebesar-besarnya, dengan mengorbankan kualitas dan masa pakai bangunan.
Ketua Front Banten Bersatu (FBB) DPD Kabupaten Tangerang, Asep Supriatna, angkat bicara. Ia menyebut temuan tersebut sebagai indikasi serius lemahnya pengawasan dan potensi penyimpangan dana.
“Proyek pemerintah wajib transparan. Tanpa papan proyek, apalagi material diduga campuran batu baru dan bekas, itu sudah tanda-tanda tidak beres. Kami menduga ada upaya menghemat biaya demi keuntungan pribadi. Ini harus dibongkar,” tegas Asep, Sabtu (15/11/2025).
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mulai mengumpulkan dokumentasi dan bukti-bukti di lapangan. Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan atau klarifikasi resmi, dirinya akan segera melayangkan surat ke instansi terkait, termasuk inspektorat.
“Proyek ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, kami berhak mengawasi karena selaku penerima manfaat,” tegas Asep.
Sementara, warga sekitar pun mempertanyakan kenapa proyek irigasi yang sangat dibutuhkan petani justru dikerjakan secara serampangan dan tanpa transparansi.
Mereka para petani berharap pemerintah daerah turun tangan sebelum kerugian semakin besar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun Pemerintah belum memberikan keterangan, terkait ketiadaan papan proyek dan dugaan pengurangan mutu material. (Aripin)
