ExposeBanten.com | Jakarta — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, atas peran strategisnya dalam menjembatani aspirasi masyarakat Aceh terkait sengketa kepemilikan empat pulau yang sebelumnya diklaim akan menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara.
Langkah politik dan komunikasi yang terukur dan mengedepankan pendekatan keadilan serta kearifan lokal terbukti mampu membawa permasalahan ini ke meja Presiden Prabowo Subianto. Melalui manuver elegan tersebut, Presiden akhirnya memutuskan langkah yang adil dan konstitusional, memastikan bahwa keputusan terkait batas wilayah tidak akan merugikan pihak manapun dan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dengan keputusan ini Presiden menunjukkan kepemimpinan politik yang substantif, tentu berkat kerja-kerja terbaik orang kepercayaannya yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Beliau tidak hanya menjadi penyalur aspirasi, tetapi juga menjadi jembatan dialog antara rakyat, pemerintah daerah, dan pusat. Ini adalah contoh konkret bagaimana wakil rakyat seharusnya bertindak,” ujar Ratu Nisya Yulianti, Wakil Bendahara Umum PB HMI.
PB HMI menilai bahwa isu-isu perbatasan dan batas wilayah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, sejarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keputusan Presiden Prabowo yang adil tidak bisa dilepaskan dari kontribusi tokoh-tokoh seperti Sufmi Dasco Ahmad yang konsisten menjaga integrasi nasional dan mendengar suara rakyat dari daerah.
“Kami berharap sikap seperti ini bisa menjadi teladan bagi pejabat publik lainnya. Terutama dalam isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kedaulatan wilayah, kehormatan masyarakat adat, dan harmoni antarprovinsi,” tambah Ratu Nisya.
PB HMI akan terus mengawal kebijakan ini agar implementasinya benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak menimbulkan ketegangan horizontal di masa depan. Sekaligus, PB HMI mendorong hadirnya ruang dialog yang lebih luas antara masyarakat sipil, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
(AboSopian)
