Kritik Keras Ketum FBB: Jangan Makan Gaji dari Pajak Rakyat Jika Tak Berpihak ke Rakyat
Expose Banten 
Moch Soleh, MA, Ketua Umum Ormas Frent Banten Bersatu (FBB)
Exposebanten.com | SERANG — Ketua Umum Ormas Frent Banten Bersatu (FBB), H. Moch Soleh, MA, melayangkan kritik keras kepada seluruh pejabat publik serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji dari pajak rakyat namun tidak berpihak kepada masyarakat.
Dengan nada lantang dan tegas, ia menyatakan tidak ikhlas jika uang keringat rakyat digunakan untuk membiayai aparatur negara yang kerjanya hanya menciptakan kegaduhan dan merugikan publik.
“Saya salah satu rakyat Indonesia yang dipungut pajak untuk gaji mereka. Saya tidak ikhlas kalau gaji kalian dimakan yang didapat dari hasil pajak, kalau kerja Anda tidak berpihak pada rakyat, tidak membela rakyat, dan apalagi kerja Anda hanya bikin gaduh saja di negeri ini,” ujar H. Moch Soleh, MA kepada Exposebanten.com, Minggu (25/10/2026).
Pernyataan menohok ini menjadi sorotan tajam karena menyasar seluruh lini pelayan publik tanpa terkecuali.
Ormas FBB menegaskan bahwa tuntutan akuntabilitas moral ini berlaku universal bagi siapa saja yang menikmati fasilitas dari uang rakyat.
Beberapa poin krusial dan sasaran tembak dalam kritik keras Ketum FBB tersebut meliputi:
- Peringatan untuk Semua Level Pejabat: Sindiran dan tuntutan ini berlaku mulai dari tingkat terbawah hingga jajaran tertinggi negara, termasuk ASN, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPR, hingga sekelas Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).
- Keberpihakan Mutlak pada Rakyat: Tugas utama pelayan publik adalah membela masyarakat, bukan memicu konflik atau melahirkan kebijakan keliru yang berujung pada kesengsaraan ekonomi, seperti lonjakan harga barang dan melemahnya nilai tukar akibat kegaduhan politik.
- Konsekuensi Etis dan Spiritual: Ungkapan “tidak ikhlas” dari rakyat merupakan sebuah peringatan moral yang mendalam bahwa amanah jabatan memiliki pertanggungjawaban besar yang akan dituntut di dunia maupun di akhirat.
Kritik publik yang digulirkan oleh FBB ini merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial ormas.
Gerakan ini bertujuan memaksa pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga integritas, bekerja secara transparan, serta mengembalikan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan golongan. (Abo)
