ExposeBanten.com | Kab.Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) menyalurkan bantuan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH), di 29 Kecamatan, Selasa (8/7/2025).
Kepala Dinas perumahan, permukiman serta pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, Ir.H.Bambang Saptho Nurtjahja M.M., M.T mengatakan, Tahun Anggaran 2025 ini terdapat 1.197 unit rumah tidak layak huni yang direnovasi. Pagu anggaran bedah rumah per unit Rp 35 juta.
“Adapun standar yang diberikan fasilitasi renovasi satu rumah ukuran 6X6 meter atau seluas 36 meter. Kedua adalah kondisi rumah tersebut seperti faktor kesehatan kurang, pencahayaan, sanitasi dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor, bukan rumahnya saja. Tidak layak huni, tidak memiliki MCK, dan alas hak kepemilikan tanah yang jelas seperti memiliki sertifikat tanah, Girik Tanah, atau AJB atas nama pemilik pribadi,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak dapat fasilitasi bedah rumah yang alas haknya sedang bersengketa dan atau berada di bantaran aliran kali atau sungai. Milik pengairan ataupun balai, Tim pelaksana di lapangan lalu menghimpun database warga mana saja yang diusulkan dapat bantuan bedah rumah.
Lebih lanjut Kepala DPPP Kabupaten Tangerang menyampaikan, Setelah data terkumpul replikasi siapa saja yang menjadi skala prioritas. Verivikasi data dengan terjun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi rumah yang diusulkan, dan selanjutnya akan dibedah rumahnya, agar layak huni.
“Skala prioritas satu ini tentunya yang lebih awal diakomodir, terkadang ada masyarakat yang tidak sabar agar usulan didahulukan tim pelaksana teknis program bedah rumah,” ujarnya.
“Perlu kami sosialisasikan terkait skala prioritas ini supaya masyarakat paham bukan tidak ditangani tapi ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh, dan harus sesuai kriteria yang ditentukan,” Sambungnya.
(AboSopian)
