Demo Mentok, GMPKP Resmi Surati DPRD Kabupaten Tangerang Desak Kadis Pertanian Dicopot!
Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG – Buntut dari aksi unjuk rasa yang menemui jalan buntu, Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Tangerang pada Selasa (20/10/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas sikap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang yang dinilai abai dan gagal mengatasi krisis kekeringan yang mencekik para petani.
Selain mendesak DPRD untuk segera memanggil DPKP, GMPKP juga meminta Bupati Tangerang melakukan evaluasi total.
Mereka menuntut pencopotan Kepala DPKP karena dinilai tidak becus menangani dua isu krusial: krisis air yang melanda lahan persawahan dan carut-marut sektor peternakan yang menimbulkan polusi bau menyengat bagi permukiman warga.
Kemarahan massa memuncak setelah aksi demonstrasi di depan Kantor DPKP pada Senin (19/10/2026) kemarin tidak menghasilkan titik temu.
Koordinator aksi, Alamsyah, menyayangkan sikap pejabat DPKP yang justru terkesan menantang dengan mempertanyakan lokasi sawah yang mengalami kekeringan.
“Kadis DPKP pernah menanyakan sawah mana yang kekeringan, kita ajak mereka ke sawah sekarang!” ujar Alamsyah dengan nada kecewa.
Alamsyah juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh petani di Kabupaten Tangerang karena upaya diskusi yang sempat dibangun sebelumnya berjalan sia-sia.
Ia menyentil pernyataan pihak dinas yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan pasrah.
“DPKP pernah membahas tentang hujan. Kalau (solusinya) begitu, lebih baik tidak ada pemerintahan. Intinya, kalau pemerintah mau bergerak, pasti ada solusi,” tegasnya.
Nada tajam juga dilontarkan oleh perwakilan GMPKP lainnya, Hendra Primitif. Ia menilai dinas terkait hanya sibuk menyelamatkan muka dengan data di atas kertas, tanpa melihat realita di lapangan.
Ia menantang para pejabat DPKP untuk keluar dari ruang kerja mereka yang nyaman dan melihat kondisi lahan persawahan yang kering di wilayah Tigaraksa.
“Jadi pejabat jangan cuma mencari kebenaran data sendiri saja dan duduk manis di dalam sana. Ayo kita cek bareng-bareng ke sawah. Sawah mana yang tidak mengalami kekeringan, agar mereka tahu kondisi para petani sekarang,” tantang Hendra saat menyerahkan surat ke gedung DPRD.
Hendra menegaskan bahwa sejak awal suara para petani sama sekali tidak didengar oleh pihak dinas. Jika tuntutan RDP dan evaluasi ini kembali diabaikan, GMPKP mengancam akan membawa massa yang jauh lebih besar untuk mengepung Kantor DPKP dan mendesak Bupati mencopot sang Kepala Dinas dari jabatannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau konfirmasi dari pihak DPKP Kabupaten Tangerang terkait tuntutan dan tantangan cek lapangan yang diajukan oleh para petani. (Abo)
