Expose Banten 
Exposebanten.com | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup serentak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia karena melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, kali ini pemerintah memastikan tidak akan membayar sepeser pun kepada ratusan dapur yang operasionalnya resmi dihentikan tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk sanksi keras terhadap pengelola dapur yang abai terhadap kualitas.
“Ada 833 dapur yang kami suspend hari ini,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menambahkan bahwa sistem pengawasan kini jauh lebih ketat.
“Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran,” tegasnya.
Penutupan ini tersebar luas dari wilayah barat hingga timur Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
- Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua: 424 dapur SPPG
- Jawa dan Madura: 311 dapur SPPG
- Sumatera: 98 dapur SPPG
Langkah drastis ini diambil setelah BGN menemukan berbagai pelanggaran fatal di lapangan, mulai dari masalah sanitasi hingga kualitas makanan.
Alasan utama penutupan meliputi:
- Makanan tidak higienis
- Adanya kasus keracunan
- Kualitas makanan tidak sesuai standar
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) belum memenuhi syarat
Selain menutup fasilitas dapur, BGN juga melakukan “pembersihan” besar-besaran terhadap jajaran internalnya yang nakal.
Sebanyak 261 pegawai non-ASN (terdiri dari 224 pegawai dan 37 tenaga ahli) resmi diberhentikan.
Sanksi juga menjerat aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat kini menghadapi proses pemecatan, sementara 39 ASN lainnya dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administrasi.
Komitmen Berantas Korupsi dan Ajak Publik Mengawas
Sudaryono menegaskan komitmennya untuk membersihkan lembaga dari perilaku koruptif demi menjamin hak gizi masyarakat terpenuhi dengan baik.
“Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu baik,” tuturnya.
Ke depan, BGN akan mengedepankan transparansi dengan melibatkan kementerian lain, pemerintah daerah, hingga membuka ruang bagi publik untuk ikut mengawasi kebersihan dapur, penyaluran, serta kualitas menu makanan yang disajikan. ***
