Bayang-Bayang “Hijau” di Balik Galian C Ilegal: KLH Banten Desak APH Tindak Tegas Oknum Aparat
Expose Banten 
Exposebanten.com | SERANG – Aktivitas galian C diduga tanpa izin di lingkungan Kronjen, Kelurahan Taman Baru, Kota Serang, terus beroperasi tanpa hambatan dan luput dari sanksi hukum.
Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten) mengungkap dugaan kuat bahwa tambang ilegal tersebut dibekingi oleh seorang perwira menengah (Pamen) TNI AD dan dikelola langsung oleh oknum anggota aktif berpangkat Kolonel KRN.
Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan oknum militer dalam bisnis ekstraktif merupakan pelanggaran telak terhadap konstitusi dan disiplin militer.
“Jika benar pengelola galian C tersebut anggota TNI, ini jelas sangat bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 39,” kata Ferry, Jumat (13/11/2026).
Pasal tersebut secara tegas melarang prajurit aktif terlibat dalam kegiatan bisnis, menjadi pengurus badan usaha, atau bertindak sebagai backing usaha milik pihak lain.
Pelanggaran ini juga beririsan langsung dengan sanksi berat yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2010.
Lebih dari sekadar persoalan administratif atau ketiadaan izin, KLH Banten menyoroti ancaman ekologis yang ditimbulkan dari pengerukan tanah secara serampangan tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatan pengerukan tanpa kendali diklasifikasikan sebagai tindak pidana perusakan alam.
Ferry merinci, Pasal 98 UU PPLH mengancam pelaku dengan pidana penjara 3 hingga 10 tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar apabila terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Ancaman pidana tambahan 1 hingga 3 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar juga mengintai akibat kelalaian, seperti mengabaikan reklamasi, membiarkan aliran sungai rusak, menutup jalur resapan air, hingga meninggalkan lubang galian yang memicu longsor dan banjir.
Dampak dari praktik ilegal ini tidak hanya mencaplok kerugian negara dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti, tetapi juga merusak infrastruktur publik.
Truk-truk bermuatan berlebih (overload) yang keluar-masuk lokasi galian telah menghancurkan jalan pemukiman warga, memicu polusi debu, serta mencemari sumber air bersih.
Para pelaku usaha galian yang berizin resmi pun turut dirugikan oleh persaingan tidak sehat ini.
Menyikapi kondisi tersebut, KLH Banten mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Pemerintah Kota Serang untuk segera turun tangan melakukan penutupan tanpa pandang bulu.
“Masyarakat sekitar terancam keselamatannya,” tutup Ferry. (Abo)
