Exposebanten.com | TANGERANG — Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, meminta agar semua pihak khususnya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), lebih serius dalam menjalankan dan mengevaluasi program percepatan penurunan Stunting.
Hal itu ia ungkapkan, saat membuka rapat koordinasi evaluasi dan rencana aksi TPPS tahun 2026 di Ruang Media Center Dinas Kesehatan, Kamis 26 Juni 2026.
Selain itu, dia juga meminta semua pihak terus memperkuat monitoring, mulai dari tingkat desa melalui rembuk stunting dengan melibatkan para camat, agar pelaksanaan rencana aksi ke depan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Bahkan lanjut Intan, jika ternyata memang diperlukan, segera lakukan perombakan strategi dan metode intervensi di lapangan.
“Saya minta kita semua lebih serius terhadap pelaksanaan dan evaluasi program rencana aksi TPPS ini. Kalau perlu perombakan strategi dan metode intervensi di lapangan, segera lakukan agar target penurunan angka stunting dapat dicapai secara riil, bukan sekadar seremonial,” tegasnya.
Wakil Bupati Tangerang yang akrab disapa teh Intan itu pun menyoroti hasil evaluasi yang menunjukan munculnya fenomena lost contact, dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Fenomena ini, adalah kondisi ketika orang tua tidak kembali menimbangkan anaknya ke Posyandu, setelah menghadiri acara besar seperti Gerebeg Posyandu ataupun acara seremonial lainnya.
Menghadapai fenomena tersebut, Intan menegaskan perlunya perombakan metode yang lebih efisien seperti jemput bola, agar pemenuhan gizi anak benar-benar terlaksana.
“Kita harus ubah strategi. Jangan hanya menyuruh mereka datang ke Puskesmas lalu membagikan makanan. Kalau perlu, lakukan metode jemput bola, disamperin ke rumahnya, dipantau langsung, dan didampingi saat makan agar gizinya benar-benar masuk,” tegasnya.
Pelaksanaan program rencana aksi percepatan penurunan Stunting tahun 2026 ini lanjut Intan, tentunya membutuhkan penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dari semua pihak lintas sektor.
Mulai dari Kader Dahsyat, Dapur Dahsyat Dharma Wanita dan PKK, petugas Puskesmas dan pendamping lainnya harus bersama-sama turun ke lapangan.
“Metode intervensi, pengawasan dan menu gizinya harus kita ubah agar lebih efisien dan berdampak nyata,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu ia pun menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai leading sektor, untuk terus mempererat dan memperkuat kolaborasi baik dari penganggaran maupun program kegiatan rencana aksi TPPS Kabupaten Tangerang.
“Kita akan mengagendakan rapat khusus bersama Bappeda untuk mengunci dukungan penganggaran program ini. Sebagai perpanjangan tangan dari Pak Bupati, saya menugaskan Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas KB untuk berkolaborasi menyusun strategi yang jauh lebih efektif,” ujarnya
Dia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, TPPS Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk segera merumuskan rencana aksi baru yang lebih taktis, integratif, dan berbasis penanganan langsung di akar rumput demi mewujudkan Kabupaten Tangerang bebas stunting.
“Saya minta seluruh jajaran bisa mendampingi tim survei eksternal yang akan turun pada bulan Agustus nanti agar sampling data yang diambil di lapangan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil,” pungkasnya. (*)

