ExposeBanten.com | Banten – Kecaman ini datang dari sekjen asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (APDESI) provinsi Banten, awal mula dari bantuan keuangan (Bankeu) desa dari Rp 100 juta menjadi Rp 50 juta di tahun 2025, Jumat (6/12/2024).
Menurut keterangan sekjen APDESI Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan kepada awak media, yang di kutip dari faktaBanten.co.id besaran Bankeu desa itu sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 123 miliar untuk 1.238 desa se-Banten, dengan rincian masing-masing desa mendapatkan Rp 100 juta. Namun, Pemprov memangkas jadi Rp 50 juta per desa di tahun 2025.
“Nilai Rp100 juta itu sangat berharga bagi kami, bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena yang Rp100 juta itu untuk membackup kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di back up dari dana desa. Nah ini bukanya ditambah ini malah dikurangi,” katanya.
“Sementara bicara kebutuhan di desa sungguh luar biasa karena adanya batasan batasan dari dana desa yang kami terima. Ya harapan kami dengan ada Rp100 juta itu kami kan sudah memploting tentunya kegiatan yang kami persiapkan di 2025. Nah ini ketika akhirnya harus berkurang jadi Rp 50 juta kan bisa membuat situasi dibawah tidak kondusif,” tambah Rafik.
Oleh sebab itu, kata Rafik, Apdesi pekan depan akan melakukan aksi besar-besaran menurut Pj Gubernur Banten untuk menaikan kembali bantuan dana desa.
“Kami tetap akan memaksa kepada Pemprov banten minimal tetap mempertahankan Banprov di angka Rp100 juta. Kalau kita berbicara bandingkan dengan daerah-daerah lain kaya Jawa Tengah, Jawa Barat, itu bahkan ada yang diangka 240 juta per tahun, dengan nilai APBD dan jumlah desanya seimbang. Banten dengan APBD yang di atas 10 Triliun, saya pikir minimal layaknya diangka 300-500 juta untuk Banprov,” tegasnya.
(Red)
