Expose Banten 
Foto ilustrasi
Exposebanten.com | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Di tengah penyidikan, muncul satu nama baru yang masih menjadi misteri ‘sosok berinisial TK’.
Nama TK disebut langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
TK diduga diperintah oleh Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan surveillance atau pengawasan.
Namun hingga kini, Kapolri belum mengungkap siapa TK sebenarnya, siapa yang menjadi sasaran pengawasan, maupun bentuk pengawasan yang dimaksud.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ujar Suyudi dalam rapat tersebut.
Dalam paparan Kapolri, perkara ini diduga berjalan melalui jalur berjenjang dan di luar prosedur resmi.
Perintah diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), diteruskan kepada Irjen Slamet Uliandi (SU), lalu kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Ahrie Sonta yang menjabat Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah tersebut kepada operator tanpa permohonan dari penyidik.
Nomor telepon yang menjadi target diduga langsung dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana. Hasil penyadapan kemudian ditranskrip, dilaporkan, dan berakhir kepada LSP sebagai penerima akhir.
Empat Tersangka, Satu Teka-teki
Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka, masing-masing dengan peran yang diduga berbeda:
- LSP – Diduga memberi perintah, menentukan target, dan menerima hasil akhir penyadapan.
- SU – Diduga memberi persetujuan pelaksanaan dan meneruskan laporan kepada LSP.
- EH – Diduga menerima dan menyetujui perintah melalui pesan WhatsApp.
- AS – Diduga meneruskan perintah kepada operator, melaporkan hasil kepada LSP, memerintahkan TK melakukan pengawasan, serta memerintahkan penghapusan data dan pembubaran grup WhatsApp.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli, serta menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen sebagai barang bukti.
Kasus ini bermula dari laporan pada 30 Oktober 2026, setelah muncul dugaan penghapusan data voice dan log pada sistem LIMS dan PLX. (*)
