Expose Banten 
Exposebanten.com | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia.
Seluruh rangkaian mekanisme konstitusional pengisian jabatan tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir Desember 2026.
Penjelasan mengenai tenggat waktu dan tahapan suksesi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menegaskan bahwa argo 14 hari bagi Presiden baru mulai berjalan setelah Istana secara resmi menerima surat pemberitahuan dari MPR.
“Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” ujar Yusril kepada awak media.
Ia menambahkan, durasi tersebut merupakan batas maksimal sehingga Presiden bebas menyerahkan dua nama kandidat kapan saja sebelum masa tenggang berakhir.
Sebelum surat resmi meluncur ke meja Presiden, MPR terlebih dahulu membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat internal.
Rapat tersebut bertujuan menetapkan pernyataan resmi bahwa telah terjadi kevakuman jabatan wakil presiden, yang kemudian dituangkan dalam surat permintaan pengusulan calon beserta kelengkapan persyaratannya untuk diverifikasi oleh tim MPR.
Terkait penentuan figur kandidat, Yusril menekankan bahwa pemilihan dua nama tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo.
Kendati demikian, Presiden dapat menjalin komunikasi dengan partai-partai politik anggota koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh Presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” tegas pakar hukum tata negara tersebut.
Aturan main mengenai asal-usul kandidat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa calon wakil presiden yang diusulkan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, bola selanjutnya berada di tangan MPR yang memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar sidang paripurna pemilihan.
Pemerintah berharap seluruh proses transisi berjalan mulus tanpa kendala berarti.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkas Yusril. (*)
