Alarm Keras dari Alun-Alun: Petani Tigaraksa Krisis Air, Bupati Tangerang Didesak Copot Kepala DPKP
Expose Banten 
Hendra Primitif, saat aksi unjuk rasa di depan Gedung GUD, kawasan Alun-Alun PemKab Tangerang
Exposebanten.com | TIGARAKSA – Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, didesak segera turun tangan memimpin penanganan krisis kekeringan yang menghantam lahan persawahan di wilayah Tigaraksa dan sekitarnya.
Tuntutan keras tersebut disuarakan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Kebijakan Publik (GMPKP) dalam aksi unjuk rasa (UNRAS) di depan Gedung GUD, kawasan Alun-Alun Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Koordinator Penanggung Jawab Aksi, Hendra Primitif, menegaskan bahwa bencana kekeringan ini merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup petani lokal, sehingga tidak boleh dianggap sebagai fenomena alam biasa.
GMPKP mendesak Bupati untuk segera memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang guna meminta pertanggungjawaban dan penjelasan terbuka mengenai langkah konkret yang telah dilakukan.
“Bupati Maesyal harus memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban kinerja terkait penanganan sawah yang terdampak kekeringan. Apa langkah konkret yang sudah dilakukan, bagaimana ketersediaan cadangan air, dan apa solusi bagi petani yang tidak bisa menanam akibat kekeringan?” tegas Hendra Primitif.
Hendra juga menyentil ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pemerintah daerah jangan hanya fokus pada kemegahan infrastruktur dan kemajuan kawasan pemerintahan, sementara mata pencaharian masyarakat kecil terabaikan.
Bagi GMPKP, petani adalah pondasi kekuatan dan simbol kemakmuran jika pemerintah daerah mau serius memberikan perhatian secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan. Petani lokal memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, fasilitas, dan kelayakan hidup dari pemerintah.
Aksi unjuk rasa ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Tangerang agar tidak pasrah menghadapi kemarau panjang. Jika DPKP dinilai lamban dan tidak mampu berbuat apa-apa, GMPKP menuntut Bupati Tangerang untuk langsung mengambil alih komando penanganan demi menyelamatkan nasib para petani.
“Kini, yang ditunggu adalah langkah nyata Bupati Tangerang dan penjelasan terbuka dari DPKP. Sebab, petani lokal bukan warga kelas dua. Jangan sampai kemarau panjang ini menjadi sinyal kepasrahan DPKP. Kalau memang demikian, maka Bupati harus ambil alih untuk memberikan solusi jangka pendek,” pungkas Hendra. (Abo)
