Petani Tigaraksa Butuh Air, DPKP Kabupaten Tangerang Dinilai Hanya Obral Janji Program
Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG – Gerakan Aktivis Reformasi Indonesia (GARI) melayangkan kritik keras terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang terkait kejelasan fasilitas pengairan bagi para petani di Kecamatan Tigaraksa.
DPKP Kabupaten Tangerang dituntut segera memberikan tindakan nyata dan data terbuka, alih-alih berlindung di balik klaim keberhasilan program mitigasi kekeringan yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah.
Ketua GARI, Hendra, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan air di sektor pertanian tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung pada kegagalan masa tanam, penurunan produktivitas, hingga kerugian finansial yang nyata bagi petani lokal.
Ia pun menyentil lambannya respons instansi terkait yang terkesan baru bergerak setelah ada keluhan publik.
“Apakah petani harus berteriak terlebih dahulu baru pemerintah bergerak? Tigaraksa merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Jangan sampai persoalan pertanian yang membutuhkan perhatian serius justru luput dari respons cepat pemerintah daerah,” cetus Hendra, Sabtu (17/10/2026).
GARI mendesak Kepala DPKP Kabupaten Tangerang untuk membeberkan transparansi data secara gamblang di wilayah Kecamatan Tigaraksa.
Data yang diminta mencakup daftar desa penerima fasilitas pengairan, total luas sawah yang terlayani, kepastian fungsi fasilitas di lapangan, serta langkah konkret jangka pendek dan panjang dalam mengantisipasi ancaman kekeringan di musim-musim mendatang.
Menurut Hendra, pegawai dan penyuluh pertanian di bawah DPKP wajib melakukan strategi jemput bola dengan turun langsung menemui kelompok tani, bukan sekadar duduk di kantor menunggu laporan.
Ketua GARI menyatakan langkah evaluasi ini penting agar alokasi anggaran daerah maupun pusat benar-benar dirasakan asas manfaatnya oleh masyarakat bawah.
“Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari kemampuannya menjawab kebutuhan rakyat. Petani membutuhkan air dan kepastian, bukan sekadar janji,” tambahnya.
Di sisi lain, saat jurnalis berupaya melakukan konfirmasi langsung via telepon seluler, Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, memilih mengabaikan panggilan tersebut.
Namun, penjelasan normatif justru diunggah melalui kanal resmi Web Kabupaten Tangerang pada hari yang sama.
Ujang mengeklaim bahwa pihak dinas telah menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian yang bersumber dari APBD serta APBN/Provinsi kepada kelompok tani di wilayahnya sepanjang tahun 2026.
“Penyaluran bantuan ini sebagai mitigasi kekeringan dalam mendukung peningkatan produktivitas padi tetap terjaga di Kabupaten Tangerang,” dalih Ujang dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip dari laman resmi Pemkab Tangerang. (Abo)
