Expose Banten 
Foto: Kholid saat Orasi di depan Kantor Bupati Tangerang (22/4/2026)
Exposebanten.com | TANGERANG – Kantor Bupati Tangerang di Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) di wilayah Kecamatan Tigaraksa menjadi titik temu dua aspirasi yang bertolak belakang pada Rabu (22/4/2026).
Ratusan massa asal Tangerang Utara menggelar aksi unjuk rasa terkait isu alih fungsi lahan pertanian, di mana satu pihak menuntut pembukaan lapangan kerja melalui pembangunan, sementara pihak lain mendesak perlindungan lahan sawah dan nelayan.
Ketegangan orasi mewarnai aksi ini. Kelompok yang pro terhadap alih fungsi lahan menekankan bahwa perubahan status lahan merupakan solusi atas tingginya angka pengangguran di wilayah Teluknaga dan sekitarnya.
Mereka meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam menerapkan aturan tanpa melihat kondisi ekonomi warga di tingkat bawah.
“Seharusnya pemerintah pusat melihat ke bawah, jangan asal main tanda tangan soal aturan. Kami butuh lapangan pekerjaan,” teriak salah satu orator yang mengaku sebagai warga asli Kecamatan Teluknaga di hadapan barisan penjagaan petugas.
Di sisi lain, kelompok massa yang kontra menyuarakan kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan pangan dan ruang hidup nelayan.
Kholid Miqdar, koordinator aksi pihak kontra, dengan tegas meminta Bupati Tangerang patuh pada regulasi demi menjaga ekosistem pertanian yang tersisa.
“Kami mau tanam padi, bukan tanam modal,” tegas Kholid dalam orasinya.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk secara ketat menjalankan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah guna membentengi wilayah Tangerang Utara dari beton-beton industri atau perumahan.
Aksi yang mempertemukan dua kepentingan warga ini berjalan cukup panas namun tetap terkendali.
Personel kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Tangerang tampak melakukan penjagaan ketat di gerbang masuk kantor Bupati untuk memastikan kedua kubu tidak terlibat bentrokan fisik.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari kedua belah pihak masih mengupayakan mediasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang guna mencari titik tengah antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (Abo)
