Kh Cholil Nafis Wakil Ketua MUI (Foto: Ist)
ExposeBanten.com | Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen tunggal Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza: kemerdekaan Palestina.
Di hadapan ratusan ulama, Presiden menyatakan kesiapannya untuk membawa Indonesia keluar dari lembaga bentukan Amerika Serikat tersebut apabila tidak memberikan kontribusi nyata bagi kedaulatan bangsa Palestina.
Pernyataan tegas ini disampaikan Kepala Negara saat menerima lebih dari 160 kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh marwah bangsa pada efektivitas BoP.
“Beliau bertekad tujuannya untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, beliau siap mundur. Itu komitmen terbaru dari beliau,” ujar Kiai Cholil usai acara.
Menurut Kiai Cholil, Presiden menekankan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BoP bukanlah tanpa syarat.
Segala langkah diplomasi yang diambil di dalam forum tersebut murni didedikasikan untuk kepentingan rakyat Palestina dari cengkeraman zionis Israel.
“Janjinya, kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur,” tambah Kiai Cholil menirukan pernyataan Presiden.
Meski BoP digagas oleh Presiden AS Donald J. Trump, diskusi di Istana semalam tidak mengaitkan masa depan lembaga tersebut dengan ketegangan geopolitik terbaru antara AS-Israel terhadap Iran.
Fokus utama Indonesia di dalam BoP tetap spesifik dan tunggal, yakni peta jalan menuju Palestina merdeka.
Namun, di sisi lain, Kiai Cholil secara pribadi memberikan catatan kritis mengenai efektivitas lembaga tersebut. Ia menilai rekam jejak para penggagas BoP saat ini cenderung tidak menunjukkan keberpihakan pada perdamaian yang sejati.
Ia menyarankan agar Indonesia tetap memaksimalkan jalur diplomasi melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB yang dianggap lebih konsisten.
Langkah untuk mempertimbangkan opsi keluar dari BoP ini bukanlah yang pertama kali mencuat.
Sebelumnya, pada awal Februari lalu, Presiden Prabowo juga telah melontarkan opsi serupa sebagai bentuk tekanan diplomatik agar lembaga internasional tersebut tidak sekadar menjadi seremonial tanpa hasil nyata bagi kemanusiaan di Gaza. (***)
