ExposeBanten.com | Kab.Tangerang – Pengecoran jalan di Perumahan Graha Hijau Blok A3-A3B, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (8/12/2024) malam, mengundang kritik tajam. Proyek yang dimulai sekitar pukul 21.30 ini disinyalir penuh kejanggalan, terutama karena ketiadaan papan informasi proyek. Dugaan kuat muncul bahwa pekerjaan tersebut tidak memenuhi standar prosedur yang seharusnya menjadi pedoman.
Informasi yang diterima menyebut proyek ini berasal dari Dinas Perkim. Namun, mirisnya, proses pengecoran berjalan tanpa kehadiran pelaksana proyek, pengawas dari dinas, maupun kontraktor. Hal ini memicu pertanyaan besar: di mana tanggung jawab para pihak terkait dalam mengawasi jalannya proyek pemerintah?
Pantauan di lapangan menunjukkan dugaan pengerjaan asal-asalan. Hamparan basecouse terlihat tidak merata, bahkan cenderung tipis dan tidak menutupi secara menyeluruh paving block yang sudah ada. Metode ini, yang diistilahkan warga sebagai “gaya Spanyol” (separuh nyolong), semakin menguatkan dugaan bahwa proyek ini dikerjakan tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang semestinya.
Ironisnya, hingga mobil molen ketiga dan keempat tiba di lokasi, batang hidung pengawas proyek tak kunjung terlihat. Situasi ini menambah daftar panjang dugaan praktik sembrono dalam pengerjaan proyek pemerintah. Apakah ketidakhadiran pengawas ini disengaja atau bentuk kelalaian, menjadi tanda tanya besar.
Ketua DPD YLPK Perari Provinsi Banten, Zarkasih alias Rizal, turut menyoroti dugaan pelanggaran ini. “Bahasa lapangannya ‘gaya Spanyol’. Kami mendesak KPK, inspektorat, APH, dan pihak terkait untuk memeriksa semua proyek pemerintah, khususnya yang dikeluhkan warga, aktivis, dan jurnalis,” tegasnya. Menurut Rizal, pengawasan yang minim adalah celah besar bagi oknum untuk bermain curang.
Pertanyaan penting pun mengemuka: di mana peran pemerintah dalam mengawasi setiap tahapan proyek publik? Apakah pembiaran ini disengaja, atau ada kongkalikong yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan? Jika benar ada unsur pembiaran, maka ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.
Dugaan semacam ini bukan hanya mencoreng wajah pemerintah daerah, tetapi juga merugikan masyarakat. Warga yang telah membayar pajak berhak mendapatkan infrastruktur berkualitas, bukan proyek asal jadi yang berpotensi menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat.
Proyek seperti ini mengingatkan pentingnya pengawasan ketat oleh semua lini, termasuk kontrol sosial dari warga dan media. Tanpa pengawasan, proyek pemerintah rawan menjadi ladang korupsi, yang pada akhirnya hanya memperkaya segelintir orang. Waktunya pemerintah bangkit, menjawab kritik, dan memastikan tidak ada lagi praktik “gaya Spanyol” dalam setiap proyek publik.
(Red)
