ExposeBanten.com | Tangerang – Selamat datang di wahana off-road gratis di sepanjang jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur hingga Dadap. Sayangnya, wahana ini bukan untuk hiburan, melainkan bertaruh nyawa.
Terbaru, Sabtu (14/02/2026) pagi, dua gadis pengendara motor harus tersungkur mencium aspal yang lebih mirip kubangan kerbau.
Kondisi jalan yang hancur lebur ini memicu reaksi keras dari Edwin Purnama, aktivis kawakan Pantura Tangerang Utara. Ia menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten seolah sedang “amnesia” terhadap kewenangannya sendiri.
Edwin melontarkan sindiran pedas terkait fungsi pengawasan yang mandul. Padahal, secara administratif, setiap wilayah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas memantau kondisi infrastruktur.
“Sangat miris. Pertanyaannya sederhana saja: Kepala UPT-nya ke mana? Apa lagi asyik tidur atau memang sengaja tutup mata sama laporan warga,” sindir Edwin dengan gaya khasnya saat diwawancarai ExposeBanten.com.
Ia bahkan menantang jajaran elit Pemprov Banten, mulai dari Gubernur hingga Wakil Gubernur, untuk mencicipi langsung sensasi berkendara di jalur Salembaran-Dadap.
“Tolonglah Bapak-Bapak yang terhormat, sekali-kali sidak ke sini. Rasakan sendiri goyangan maut jalanan kami,” cetusnya.
Tak hanya soal kerusakan, Edwin menyoroti kualitas perbaikan jalan yang dianggapnya hanya formalitas belaka.
Aspal yang dipasang seringkali setipis kulit bawang, yang dalam hitungan hari sudah mengelupas kembali.
Dirinya menyebut fenomena ini sebagai “karya seni konstruksi” yang paling efisien untuk menghamburkan anggaran negara.
Namun, Edwin mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum di balik pembiaran ini. Sesuai Pasal 273 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki kerusakan yang membahayakan.
Sindiran untuk Gubernur: Jangan Lupa Jalan Sendiri
Ironi semakin terasa karena baru-baru ini Gubernur Banten Andra Soni mendapatkan penghargaan terkait pembangunan jalan desa. Edwin menilai penghargaan tersebut terasa kontradiktif dengan kenyataan di lapangan.
“Lucu ya, dapat anugerah soal jalan desa, tapi seolah-olah lupa dengan kewajiban memperbaiki jalan provinsi yang menjadi wewenang sendiri,” tambahnya.
Ancaman Gerakan “No Viral No Reaction”
Masyarakat Pantura kini mulai kehilangan kesabaran. Jika Pemprov Banten tetap memilih untuk memelihara “telinga tuli dan mata buta”, Edwin menegaskan bahwa aksi massa adalah pilihan terakhir yang tak terelakkan.
“Kalau tetap tidak ada respons, slogan #NoViralNoReaction bakal jadi senjata kami. Aksi damai bersama masyarakat dan berbagai elemen akan kami ambil sebagai jalan pahit demi keselamatan warga,” tutupnya tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Provinsi Banten belum terkonfirmasi. (Abo)
