ExposeBanten.com | Kab.Tangerang – Jalan utama di kawasan Kampung Melayu – Selembaran, Kabupaten Tangerang, kini menjadi sorotan penggiat kontrol sosial.
Pasalnya, Kondisi jalan yang seharusnya mulus kini rusak parah, memicu amarah dan kekecewaan warga yang merasa janji perbaikan dari pemerintah daerah hanya isapan jempol belaka.
Hal ini diungkapkan tokoh-tokoh lokal. Edwin, seorang aktivis Tangerang Utara, mengecam keras kondisi ini.
“Pembobokan beton yang dilakukan seharusnya tidak dikerjakan jika belum ada jadwal untuk segera pembongkaran total atau penggantian struktur jalan secara cepat,” ujar Edwin kepada ExposeBanten.com, Selasa (9/9/2025).
Ia juga katakan bahwa kondisi “dibleker” atau diratakan tanpa tindak lanjut sudah berlangsung berbulan-bulan, membuat warga merasa diabaikan.
“Akibatnya, jalan yang dasarnya sudah rusak kini menjadi semakin parah, becek, dan menimbulkan kemacetan panjang. Ini jelas merugikan masyarakat pengguna jalan,” ungkap Edwin.
Lebih lanjut Edwin menambahkan, permukaan jalan coran yang tak rata penuh dengan retakan dan lubang besar, menjadi pemandangan sehari-hari yang meresahkan.
Edwin pun menyayangkan, hal ini tak lepas dari lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Provinsi Banten, khususnya melalui UPT PJJ Tangerang.
“Kita semua sepakat pembangunan jalan itu penting. Tapi jangan sampai prosesnya merugikan masyarakat. Ini soal tanggung jawab dan kepedulian kepada pengguna jalan,” tegasnya.
Selain Edwin, ditempat yang sama suara keras datang dari Niwan Rosidi, Ketua Forum Indonesia Bersatu (Foribes).
“Saat hujan, bahaya yang mengintai pengguna jalan. “Tergenang air dan licin,” kata Niwan.
Lanjutnya,” Bahwa jalan ini sering dilalui kendaraan bertonase berat, sehingga kerusakan yang ada sangat rawan menyebabkan kecelakaan fatal,” pungkas Niwan.
Janji perbaikan yang tidak terealisasi dan pengerjaan yang tidak tuntas telah menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Provinsi Banten.
Warga berharap, Perbaikan jalan yang layak agar perputaran ekonomi masyarakat sekitarnya lancar dan sejahtera.
Mereka minta tanggung jawab moral kepada pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
(AboSopian)
