ExoseBanten.com | Tangerang – Alih-alih meradang saat dihujani kritik tajam mengenai rapor merah setahun kepemimpinannya, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, justru menunjukkan kedewasaan berpolitik.
Dengan nada bicara yang santai dan terbuka, Intan menyambut kritik dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Tangerang sebagai cermin untuk berbenah.
“Nggak apa-apa. Kritik itu bukti introspeksi bagi kami. Mau dibilang bagus atau jelek, semua orang bisa berpendapat,” ujar Wabup Intan kepada wartawan, pada Rabu (25/2/2026).
Di balik ketenangannya, Intan menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati tengah berjibaku menuntaskan persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas utama meski banyak kendala yang mengadang di balik layar.
“Fokus kami sekarang adalah membereskan apa yang belum beres,” tegasnya.
Intan mulai “membongkar” salah satu persoalan pelik yang membuat pemerintah daerah seolah lumpuh: Krisis Tenaga Pendidik. Meski Kabupaten Tangerang memiliki kemampuan finansial yang cukup, pemerintah daerah tidak berkutik karena terganjal aturan moratorium dari Pemerintah Pusat.
“Kalau kita mau teriak, kita juga butuh guru banyak. Sekarang kalau kita mau bikin sekolah baru, yang mau ngajar siapa? Karena di-moratorium sama kementerian. Jadi kita enggak bisa ambil guru baru,” keluh Intan.
Situasi ini, menurutnya, berbanding terbalik dengan sektor kesehatan. Rumah Sakit atau Puskesmas yang sudah berstatus BLUD memiliki fleksibilitas untuk merekrut tenaga medis secara mandiri.
Sementara sekolah, harus tunduk sepenuhnya pada keputusan pusat yang hingga kini belum memberikan lampu hijau. Bukan Hanya Guru, Tenaga Teknis Pun Langka
Selain sektor pendidikan, Intan memaparkan bahwa kelangkaan tenaga ahli juga merambah ke bidang teknis esensial seperti:
- Ahli IT (Sangat dibutuhkan untuk digitalisasi layanan)
- Teknik Sipil (Kunci pembangunan infrastruktur)
- Teknik Industri
Pemkab Tangerang mengaku tidak tinggal diam. Surat permohonan kuota tambahan telah dilayangkan ke Jakarta, namun hingga saat ini respons yang diharapkan masih nihil. Ada dugaan kebijakan efisiensi di tingkat pusat menjadi penghambat utama.
Harapan Akan Diskresi Daerah
Menutup keterangannya, Intan menyampaikan sebuah aspirasi yang menyentuh esensi otonomi daerah.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan kepercayaan lebih kepada daerah yang secara finansial mandiri.
“Menurut saya, selama daerah itu mampu menggaji, kenapa tidak? Yang paling tahu kebutuhan di lapangan kan kita di daerah,” pungkasnya. (Abo)
