ExposeBanten.com | Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang angkat bicara terhadap Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang di bawah kepemimpinan Dewi dan Iing.
HMI menilai Pemkab Pandeglang yang di anggap tidak patuh terhadap instruksi Mentri Dalam Negeri (Mendagri), perihal peralihan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Jabar ke Bank Banten.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh Ilham, memberikan alasan terhadap pandangannya.
“Perlu diketahui bahwa Pemkab Pandeglang dinilai sudah lama bekerja sama dengan Bank Jabar (BJB). Mungkin hal baik dan buruk pun sudah dapat di rasakan, tapi kerjasama yang sudah terjalin tidak boleh terus menerus di lakukan tentu ini harus diakhiri, “tutur Moh Ilham kepada ExposeBanten.com, Rabu (15/10/2025).
Ia juga menjelaskan, Karena Provinsi Banten sendiri sudah memiliki Bank Daerah yaitu Bank Banten. Artinya, Pandeglang dalam Penggunakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) harus segera beralih. Untuk kemajuan pengelolaan uang daerah semata- mata untuk kemakmuran umat dan bangsa
Hal ini terkesan bahwa Pemkab Pandeglang tidak mendukung atas adanya Perbankan milik daerah provinsinya sendiri, pandangan ini bukan tidak ada alasan yang jelas.
“Kami rasa ini sifatnya wajib, apalagi Mendagri sudah instruksi, Pemkab jangan jadi pembangkang besar serta jangan lagi banyak alasan apapun,” tegas Ketum HMI Cabang Pandeglang.
HIM juga minta Gubernur Banten untuk panggil dan tindak tegas Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang di anggap tidak patuh terhadap peralihan RKUD
Selain itu, kata Ketum HMI Ilham, Cabut segera semua transaksi keuangan daerah Pandeglang dari Bank Jabar ke Bank Banten, dan lakukan audit keuangan BJB jika ada yang mencurigakan
“Jika tuntutan ini tidak indahkan dalam tempo waktu yang sesingkat singkatnya, pastikan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pandeglang akan lakukan aksi demonstrasi besar-besaran,” pungkasnya.
(red)
