ExposeBanten.com | Tangerang — Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Tangerang (KM2KT) di kawasan Cikupa, Jumat (23/1/2026), sejumlah elemen masyarakat justru memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang dinilai tetap berjalan sesuai koridor, khususnya dalam penyerapan anggaran yang akuntabel.
Menanggapi tuntutan mengenai evaluasi OPD, Ketua Lembaga Pengamat Kebijakan Publik Tangerang (LPKPT), Andi Wijaya, menilai bahwa tuduhan ketidakoptimalan kinerja OPD tidak berdasar secara utuh.
Andi menuturkan bahwa sepanjang tahun berjalan, Pemkab Tangerang di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terus melakukan perbaikan.
“Kinerja OPD tidak bisa dinilai hanya dari satu sudut pandang. Data menunjukkan bahwa Pemkab Tangerang berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan beberapa OPD mendapatkan penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Kami justru melihat adanya proaktif dari dinas-dinas teknis dalam mengeksekusi program,” ujar Andi kepada wartawan.
Mengenai tuntutan evaluasi penggunaan APBD, Andi menekankan bahwa mekanisme penggunaan anggaran telah diawasi ketat oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“APBD kita berfokus pada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar. Mengaitkan APBD tidak tepat sasaran tanpa data konkrit justru bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif,” imbuhnya.
Senada dengan itu, perwakilan Forum UMKM Kabupaten Tangerang, Siti Aminah, merasakan dampak langsung dari program Pemkab Tangerang.
“Banyak pelatihan dan bantuan permodalan bagi IKM/UMKM yang menyentuh akar rumput. Ini tanda bahwa APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekadar seremonial,” jelasnya.
Pemkab Tangerang sebelumnya dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan kinerja OPD di tahun anggaran 2026, termasuk melalui penguatan tata kelola kearsipan dan pelayanan prima.
Terkait desakan ke KPK dan Kejaksaan, Andi berharap agar aksi unjuk rasa tetap mengedepankan data dan fakta, serta tidak terjebak pada narasi politik yang melemahkan semangat pembangunan.
“Kami mengundang adik-adik mahasiswa untuk berdiskusi objektif dengan data daripada sekadar membentangkan spanduk bernada pesimis,” pungkasnya.
pengamat kebijakan publik daerah, Dr. Aris Munandar, mengingatkan bahwa penggunaan APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025-2026 telah difokuskan pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan infrastruktur dasar yang hasilnya mulai dirasakan masyarakat luas.
“Evaluasi itu perlu, tapi harus konstruktif. Jika tujuannya adalah perbaikan daerah, maka data harus dilawan dengan data. Jangan sampai gerakan mahasiswa justru terjebak pada narasi politis yang mengabaikan capaian-capaian positif yang telah diraih oleh OPD terkait,” tegas Aris.
Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri dikabarkan terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan birokrasi dan tetap membuka ruang bagi seluruh elemen mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui saluran resmi yang tersedia demi kemajuan Bumi Tangerang yang lebih gemilang. (AboSopian)
