ExposeBanten.com | Lebak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui strategi terpadu yang berfokus pada tiga pilar utama, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menegaskan bahwa Pemkab Lebak memiliki komitmen kuat untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan pendekatan lintas sektor.
Ia menilai, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu program, tetapi harus dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi.
“Kita harus bergerak bersama. Tidak ada lagi program yang jalan sendiri-sendiri. Semua harus kolaboratif agar hasilnya nyata dan langsung dirasakan masyarakat miskin ekstrem,” ujar Amir Hamzah di Rangkasbitung, Senin (20/10/2025).
Menurut Amir, strategi pertama yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem. Langkah ini diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial, perlindungan kesehatan, penyediaan kebutuhan dasar, hingga pencegahan stunting.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat meringankan beban hidup warga berpenghasilan rendah dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan,” katanya.
Pilar kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan bagi sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kami ingin masyarakat bisa mandiri dan memiliki penghasilan tetap. Sektor UMKM, pertanian, dan perikanan harus kita kuatkan sebagai motor penggerak ekonomi Lebak,” ujar Amir.
Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah pelosok. Pembangunan jalan desa, peningkatan akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Pemerintah juga menginisiasi pendirian Sekolah Rakyat (SRT) sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan pendidikan yang merata dan terjangkau bagi semua kalangan,” tuturnya.
Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemkab Lebak menerapkan berbagai inovasi dan mekanisme koordinasi terpadu, di antaranya Sistem Registrasi Penanganan Tuntas Kemiskinan (Sire Pantaskin) dan dashboard Siraja yang berfungsi memantau perencanaan serta realisasi anggaran kemiskinan secara real-time.
Selain itu, Pemkab juga meluncurkan Program Kolaborasi Lebak Atasi Stunting, Inflasi, dan Kemiskinan Ekstrem (KLASIK) sebagai bentuk integrasi tiga isu prioritas yang saling berkaitan.
Amir mengungkapkan, meski tingkat kemiskinan di Lebak menurun dari 8,4 persen menjadi 8,3 persen, tantangan masih cukup besar.
“Tingkat pengangguran terbuka di Lebak masih 6,23 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai lebih dari 29 ribu orang, dengan pendapatan hanya sekitar lima belas ribu rupiah per orang per hari. Ini fakta yang harus kita jawab dengan kerja nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Lebak masih relatif rendah, yakni 2,11 persen, menempati urutan ketujuh terendah di Pulau Jawa.
“Padahal birokrasi kita sudah jauh lebih mudah. Karena itu, kami terus mendorong sektor investasi dan pemberdayaan ekonomi lokal agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat signifikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Lebak, Yosef Muhammad Holis, menekankan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah daerah semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan tidak ada warga Lebak yang tertinggal dalam pembangunan,” ujarnya. (Apuh/red)
