ExposeBanten.com | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB), menyampaikan sikap resmi terkait peristiwa demonstrasi yang mengakibatkan kegaduhan di Indonesia.
Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang menyampaikan beberapa poin untuk menyikapi hal tersebut.
Pertama, kata Gugum, DPP Partai Bulan Bintang mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga atas jatuhnya tujuh korban meninggal.
Antara lain, Affan Kurniawan pengemudi ojek online, Sarinawati, Syaiful Akbar, dan Muhammad Akbar Basri pegawai pada kantor DPRD Kota Makassar, Rusdamdiansyah mahasiswa UMI Makassar, Rheza Sendy Pratama mahasiswa Amikom Yogyakarta dan Sumari kusir becak di Solo.
“Kita mendoakan, semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran dan ketabahan,” ucap Gugum, saat jumpa pers di Markas DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
Kedua, menurut Gugum, PBB mendukung pemerintah untuk melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jatuhnya korban jiwa, sekaligus memastikan aparat keamanan tidak bersikap represif, menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, humanisme, serta penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Ketiga, DPP PBB mendukung pemerintah mengambil langkah-langkah yang efektif dan terukur untuk memulihkan situasi nasional agar kembali kondusif dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
“Dalam hal ini, dialog terbuka dan penyampaian pendapat secara damai harus selalu diutamakan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut dari masyarakat sipil maupun aparat negara,” jelasnya.
Keempat, mendorong pemerintah dan seluruh pejabat publik agar secara nyata berkomitmen menghapus sumber-sumber kesenjangan sosial yang dapat memicu kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat, seperti perilaku yang tidak sensitif dalam memamerkan kemewahan atau fasilitas negara di tengah penderitaan rakyat.
“Partai Bulan Bintang percaya bahwa kedekatan emosional antara rakyat dan pemimpinnya adalah fondasi kepercayaan sosial yang tidak bisa dibangun dengan pencitraan, melainkan melalui sikap rendah hati, kesederhanaan, serta keteladanan moral,” tegas Gugum.
Kelima, mendorong pemerintah untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh semua, tanpa harus menunggu perhatian publik atau menjadi viral terlebih dahulu. Prinsip “No Viral, No Justice” tidak boleh menjadi realitas di negeri ini karena keadilan adalah hak semua anak bangsa.
Keenam, Gugum mengimbau kepada seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Bulan Bintang di seluruh Indonesia, serta masyarakat umum, untuk senantiasa menjaga ketenangan, kewaspadaan, solidaritas sosial, saling melindungi satu sama lain, serta menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, maupun ajakan yang mengarah kepada tindakan destruktif dan anarkistis.
“Jangan menampilkan gaya hidup yang alan menyayat hati masyarakat. Meskipun kita sudah mengemban amanah ataupun belum mengemban amanah pada dasarnya kita adalah wakil rakyat. Alhamdulillah PBB memiliki komunikasi yang baik, jadi bisa mengawasi kader-kader kita dan memastikan kader PBB yang didaerah tidak ada yang bertingkah aneh maupun bergaya mewah,” tegas Gugum.
Ketujuh, lanjut Gugum, menindaklanjuti poin ke-8 dari 17+8 Tuntutan Rakyat untuk partai politik, maka Partai Bulan Bintang mengimbau dan mewajibkan seluruh kader dan anggota Partai Bulan Bintang khususnya 174 pejabat publik partai yang duduk di kursi DPRD se-Indonesia, untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat di lingkungan masing-masing melalui pertemuan forum dialog.
(Red)
