ExposeBanten.com | Lebak – Polemik seputar kinerja sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lebak kembali mencuat ke permukaan. Pernyataan tokoh senior Banten sekaligus Wakil Ketua Kadin Indonesia, H. Mulyadi Jayabaya, yang menyoroti perlunya evaluasi terhadap tiga Kepala OPD menuai berbagai tanggapan. Salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lebak Rohidayat, yang meminta Bupati Lebak, Hasby Jayabaya, untuk bersikap objektif dan independen dalam mengevaluasi kinerja para pejabatnya.
“Bupati harus berani bersikap objektif. Jangan hanya mendengar satu sisi atau pengaruh dari pihak manapun. Jadilah diri sendiri dalam mengambil keputusan penting seperti ini,” ujar Ketua PC IMM Lebak dalam keterangannya kepada media, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik, bersih, dan profesional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Kepala OPD harus didasarkan pada indikator kinerja dan capaian program, bukan sekadar desakan atau tekanan dari tokoh eksternal yang parameternya hanya salah satu aspek dari berbagai aspek kebaikan lainnya.
“Kami sangat menghormati tokoh seperti Bapak H. Mulyadi Jayabaya terlebih sebagai Mantan Bupati Lebak 2 Periode yang masih punya perhatian besar terhadap daerah ini. Tapi keputusan untuk mengevaluasi Kepala OPD tetap harus melalui mekanisme dan penilaian objektif. IMM akan terus mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan publik dalam kegiatan Tanam Padi Bersama Kadin Indonesia, H. Mulyadi Jayabaya menilai bahwa terdapat tiga Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang kinerjanya perlu dievaluasi. Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik dan memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan.
Menanggapi situasi ini, Ketua PC IMM juga mengingatkan bahwa kritik dan masukan adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, menurutnya, hal tersebut harus disertai data, transparansi, dan niat membangun, bukan semata-mata tekanan politik.
“IMM Lebak siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Tapi kami juga akan berdiri di tengah, menjaga agar proses evaluasi tidak dicampuri oleh kepentingan pribadi atau kelompok,” tutupnya.
Dengan munculnya sorotan terhadap kinerja Kepala OPD, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Bupati Lebak. Akankah dilakukan evaluasi menyeluruh, atau justru dilakukan penguatan dan pembinaan bagi pejabat yang bersangkutan? Yang jelas, transparansi dan objektivitas sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
(Red)
