
ExposeBanten.com | Jakarta — Eks Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku siap buka-bukaan terkait korupsi di Pertamina.
Hal tersebut Ahok ungkapkan, menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut membuka kemungkinan akan memanggil Ahok untuk diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina.
“Saya kira itu sangat bagus. Kalau minta keterangan aparat, jaksa,” kata Ahok dikutip dari YouTube Narasi TV, Sabtu (1/3/2025).
Ahok mengatakan, dirinya punya rekaman dan notulensi tiap rapat selama menjabat Komut Pertamina. Lebih jauh, ia mengatakan apa yang terjadi di Pertamina hari ini, merupakan praktik yang sudah lama.
“Menurut saya ini permainan sudah lama, yang masing-masing penguasa tidak mau stop,” ujar Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan mengaku memiliki bukti rekaman dan notulen setiap rapat saat menjadi Komut Pertamina.
Rekaman tersebut tentu akan menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia tersebut bekerja.
Ahok sejak bekerja di Pertamina sudah curiga dengan gerak-gerik para Direksi Utama.
Ia juga heran, Petral yang dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan Dirut.
“Saya curiga, ini ada permainan bekas satu Dirut PT Niaga dipecat. Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatangani pengadaan aditif,” terang Ahok.
Lebih lanjut, Ahok mengungkapkan akar masalah tentang blending Pertamax dengan Pertalite bermula dari pengadaan aditif.
Zat aditif disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang isu pengoplosan.
“Jadi pengadaan aditif ini melibatkan oknum di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) malahan, menurut isu oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli aditif dengan transport dengan tender yang tidak sah”
“Saya dengar itu saya panggil datang ini semua ada rapat. Dalam berita acara, saya tanya ini gak bisa, terus ditakut-takuti kalo enggak tanda tangan di SPBU gak ada barang,” jelas Ahok.
Hal tersebut terjadi saat Ahok masih menjabat sebagai Komut Pertamina.
Meski sudah memberi arahan untuk tak melakukan pengadaan terpisah, nyatanya permainan tersebut tetap berjalan.
“Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan aditif. Lalu karena transport lebih mahal, eh dikalahkan. Aditif yang lebih murah.”
“Dirutnya kalau tanda tangan, gue akan laporin nih dirutnya. (Saat itu) dirutnya ga mau tanda tangan, itu bisa dicari Patra Niaga siapa namanya, orang Telkom, saya enggak usah sebut namanya. MK, singkat aja lah,” jelas Ahok.
(Red)