ExposeBanten.com | Kab.Tangerang – Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah Effendi, terus berupaya untuk mengurangi masalah banjir sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayahnya.
Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kata Iwan, membangun rumah pompa banjir untuk membantu mengurangi banjir di Desa Tanjung Burung, serta terus berkoordinasi intensif dengan Kementrian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
Bermula adanya laporan kerusakan sejumlah saluran irigasi dan tanggul sungai kewenangan Pemerintah Pusat.
Khususnya bencana banjir yang kerap terjadi di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga yang disebabkan luapan sungai Cisadane dan banjir di Kampung Kamal Desa Gaga Kecamatan Pakuhaji yang disebabkan luapan Saluran Sekunder Kedaung.
Iwan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi , Sungai Cisadane dan Saluran Sekunder Kedaung merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
”Kewenangan pengelolaan Sungai Cisadane dan Saluran Sekunder Kedaung berada pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane,” ujarnya kepada awak media Kamis (24/7/2025).
Lanjutnya,” Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya dalam penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya”.
Dalam menjalankan tugas fungsinya, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat.
“Kami sudah melaporkan kondisi-kondisi Sungai dan saluran irigasi yang perlu penanganan karena berpotensi menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten Tangerang,” Tuturnya Kepala DBMSDA.
“Selain itu dalam forum-forum diskusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Direktorat Jendral SDA. Kami selalu melaporkan urgensi penanganan banjir yang disebabkan oleh Sungai maupun Saluran kewenangan Pemerintah Pusat”.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga kebersihan saluran air dan segera melaporkan jika menemukan kerusakan infrastruktur pengairan di wilayahnya.
“Kerja sama semua pihak sangat kami butuhkan untuk mewujudkan Tangerang yang bebas banjir dengan pasokan air yang lancar untuk pertanian,” pungkasnya.
(AboSopian)
