ExposeBanten.com | Tangerang – Ratusan warga yang rumahnya terendam banjir kembali turun ke jalan, mengepung kantor Developer, pada Kamis (6/3/2025) sore hari.
Mereka menuntut pertanggungjawaban developer yang dinilai lalai dan abai terhadap kondisi lingkungan.
Menurut ketua YLPK PERARI Banten, Zarkasih yang biasa disapa Rizal mengatakan,” Banjir yang terjadi bukan pertama kalinya. Setiap musim hujan, perumahan ini berubah menjadi genangan besar. Namun, alih-alih menyelesaikan akar masalah, pengembang justru terus mengobral janji tanpa tindakan nyata,” ucapnya kepada ExpoaeBanten.com. Kamis (6/3/2025).
Lebih lanjut kata Rizal, teriakan masa aksi demo “Kami sudah bosan dengan janji kosong! Setiap tahun banjir, setiap tahun kerugian! Mana tanggung jawab pengembang?” teriak seorang warga yang rumahnya kembali terendam.
“Situasi semakin panas ketika warga mendapat informasi bahwa developer hanya menawarkan kompensasi sebesar Rp15 juta untuk setiap rumah terdampak. Alih-alih meredakan situasi, tawaran ini justru memicu kemarahan lebih besar”
Apakah mereka pikir kami bisa menerima ini begitu saja? Kerugian kami jauh lebih besar! Ini bukan sekadar kehilangan barang, tapi hak kami sebagai konsumen yang telah mereka abaikan!” teriak seorang peserta aksi dengan nada geram,” ucap Rizal menyamai ucapan warga.
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Ferari Provinsi Banten, Rizal, mengecam keras kelalaian pengembang dalam mengantisipasi risiko banjir. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan hasil dari perencanaan yang cacat.
“Ini bentuk pengabaian serius! Developer seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak lingkungan. Apalagi, ada indikasi kuat bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tidak dijalankan dengan semestinya!” tegas Rizal.
Rizal juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses pembangunan perumahan. Jika terbukti ada pengabaian terhadap standar lingkungan, ia mendesak agar pengembang ditindak tegas sesuai hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak developer masih memilih diam. Warga pun tak tinggal diam. Mereka menegaskan bahwa aksi ini hanya permulaan. Jika tidak ada solusi konkret, gelombang protes lebih besar akan terjadi.
Sementara itu, pemerintah desa Telaga Sari didesak untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan. Jika pihak berwenang membiarkan persoalan ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin konflik antara warga dan pengembang semakin membara.
Banjir di GSB bukan sekadar air yang merendam rumah, tapi juga simbol dari kelalaian dan pengabaian hak konsumen. Jika developer terus menghindar, kepercayaan terhadap pengembang perumahan di daerah ini bisa hancur. Warga sudah lelah dengan janji, kini mereka menuntut aksi nyata.
(Sopian)
