ExposeBanten.com | Banten – Polemik yang sedang ramai diperbincangkan saat ini persoalan proyek pembangunan pagar laut dan alih fungsi hutan lindung di kabupaten Tanggerang semakin memanas. Isu ini menyeret nama mantan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, sebagai aktor utama dalam keputusan kontroversial tersebut.
DPRD Provinsi Banten menuding Al Muktabar terlibat dalam konflik kepentingan dengan perusahaan pengelola proyek PT. Mutiara intan permai.
Dugaan penyalahgunaan wewenang semakin menguat dengan terungkapnya dokumen kerja sama yang hanya ditandatangani oleh Al Muktabar, tanpa melibatkan pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab.
Melihat polemik yang semakin memanas ini, membuat DPC GMNI Lebak pun ikut angkat bicara persoalan keterlibatan mantan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, yang diduga kuat terlibat dalam polemik ini.
“Terkait polemik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan terkait pagar laut di kabupaten Tanggerang, kami melihat bahwa ini merupakan persoalan serius yang harus segera diusut tuntas. Ujar ketua DPC GMNI lebak, Bung Ruswana, saat di hubungi melalui via WhatsApp”
Ruswana juga menambahkan bahwa polemik yang saat ini sedang diperbincangkan, yang lebih mengejutkan nya lagi, adalah bagaimana proses perubahan status hutan lindung ini terkesan by design. Di susun dengan sangat rapih, dan terstruktur untuk mendukung kepentingan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Ini merupakan sebuah langkah yang patut dipertanyakan, apakah ini demi kemaslahatan masyarakat, atau justru lebih menguntungkan pihak tertentu. Tambah Ruswana
“Oleh karena itu, DPC GMNI Lebak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi proses ini. Jangan biarkan kepentingan pribadi merusak kelestarian alam dan membahayakan masa depan kita semua,” Tutup Ruswana. (Red)
