Exposebanten.com | TANGERANG — Belum genap dua bulan menjabat, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengguncang panggung nasional dengan membongkar dua megakasus sekaligus, yakni penyitaan 600 ton narkotika serta penetapan tersangka empat perwira tinggi Polri atas dugaan penyadapan ilegal.
Gebrakan tanpa kompromi yang menyasar dunia hitam sekaligus lingkaran elite kekuasaan ini menegaskan babak baru penegakan hukum di tubuh Korps Bhayangkara.
Langkah cepat tersebut diakui Suyudi sebagai komitmennya untuk langsung tancap gas sejak hari pertama menduduki pucuk pimpinan Polri.
“Makanya saya begitu jadi Kapolri, tidak pakai gigi mundur, langsung gas gigi lima,” tegas Jenderal Suyudi dikutip dari kanal YouTube Polda Banten, Sabtu (21/11/2026).
Penyitaan 600 Ton Narkotika Senilai Ratusan Triliun
Pada sektor pemberantasan narkotika, jajaran kepolisian melakukan operasi senyap dan masif yang menyasar berbagai lini peredaran barang haram di seluruh penjuru negeri.
Operasi tersebut meliputi penggerebekan sarang bandar, pencegatan kapal penyelundup di jalur laut, pembongkaran laboratorium gelap, penyisiran lembaga pemasyarakatan (lapas), pengetatan wilayah perbatasan, hingga pemusnahan ladang ganja di Aceh dan Sumatra.
Dari rangkaian operasi kilat kurang dari dua bulan itu, Polri berhasil menyita sekitar 600 ton narkotika dengan taksiran nilai mencapai ratusan triliun rupiah. Jumlah fantastis yang berpotensi mencetak rekor nasional maupun dunia ini dijadwalkan akan dimusnahkan secara terbuka pada 25 November 2026 mendatang, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Skandal Penyadapan Menembus Lingkaran Kekuasaan
Jika operasi narkoba memukul telak jaringan kejahatan jalanan dan sindikat internasional, gebrakan kedua justru menembus tembok kekuasaan.
Melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Polri resmi menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan praktik penyadapan ilegal.
Keempat perwira tinggi yang dijerat hukum tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Praktik penyadapan tanpa hak ini diduga menyasar sejumlah tokoh vital negara dan publik, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, jajaran pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Langkah tegas Suyudi memproses hukum pendahulunya beserta jajaran jenderal aktif mengirim sinyal kuat bahwa tidak ada lagi ruang impunitas di internal kepolisian.
Baginya, menjaga marwah institusi serta kedaulatan bangsa jauh lebih utama dibandingkan melindungi nama besar.
Ujian Konsistensi Menuju 25 November
Dua manuver besar yang dilakukan dalam hitungan minggu ini memantik perhatian luas dari masyarakat. Publik kini menanti pembuktian apakah akselerasi “gigi lima” yang didengungkan Kapolri akan terus konsisten bergulir, atau sekadar menjadi gebrakan sesaat di awal masa jabatan.
Momentum pemusnahan 600 ton barang bukti narkotika di hadapan Presiden dan rakyat Indonesia pada 25 November mendatang dipandang akan menjadi panggung pembuktian awal atas komitmen era baru Polri tersebut. (*)
