Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG – Ratusan petani menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang pada Senin (19/10/2026).
Massa menuntut evaluasi total hingga pencopotan Kepala DPKP karena dinilai abai dan gagal memberikan solusi nyata terhadap musibah kekeringan yang melanda lahan pertanian di wilayah tersebut.
Kekecewaan para petani memuncak karena respons pihak dinas dianggap menutup mata terhadap penderitaan mereka yang kesulitan pengairan.
Salah satu Koordinator aksi, Saidi, menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala DPKP sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan.
“Ketika para petani kesulitan pengairan sawah, Kepala DPKP malah bicara mau mengganti bibit padi yang gagal panen. Coba kita telaah pernyataan Kadis tersebut, sungguh sangat ngaco. Bagaimana petani mau tanam itu bibit, sedangkan airnya tidak ada,” ujar Saidi dengan nada geram saat berorasi di tengah massa aksi.
Baca Juga: Petani Tigaraksa Butuh Air, DPKP Kabupaten Tangerang Dinilai Hanya Obral Janji Program
Menurut Saidi, kepemimpinan DPKP saat ini sangat jelas tidak memiliki konsep tindakan yang tepat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan pertanian dan ketahanan pangan. Kebijakan yang diambil dinilai hanya formalitas di atas meja tanpa melihat kondisi riil di lapangan.
Selain masalah kekeringan sawah, massa juga menyoroti carut-marutnya sektor peternakan yang mengancam kesehatan masyarakat.
Keberadaan sejumlah kandang ayam pedaging dan petelur di wilayah Kabupaten Tangerang dikeluhkan karena menimbulkan bau kotoran yang sangat menyengat hingga menyesakkan dada warga sekitar serta pengguna jalan. Pihak dinas pun dituding belum memberikan solusi konkret terkait polusi udara ini.
Melihat kondisi tersebut, Saidi mengimbau dan mendesak Bupati Tangerang untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja para pejabat di lingkungan DPKP Kabupaten Tangerang.
Ia berharap Bupati Tangerang tidak menerima laporan yang asal bapak senang tanpa adanya bukti implementasi nyata di lapangan.
“Bila perlu ambil tindakan tegas, copot para pemangku kepentingan yang tidak mampu bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,” pungkas Saidi mengakhiri orasinya. (Abo)
