Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG – Kebijakan efisiensi anggaran dan birokrasi yang gencar digalakkan pemerintah pusat serta daerah dinilai berpotensi memicu krisis pangan di masa depan.
Pemangkasan anggaran sektor pertanian atas nama rasionalisasi belanja negara dianggap sebagai langkah keliru yang menyamakan sektor pangan dengan sektor jasa atau administrasi.
Hal ini dipicu adanya data kegiatan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pembangunan penataan lingkup UPTD produksi benih tanaman pangan Holtikultura dan perkebunan Kampung Melayu Kecamatan Teluknaga dengan nilai kontrak Rp5 Miliar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
Aktivis putra daerah wilayah Kabupaten Tangerang Utara, Edwin Purnama, menegaskan bahwa memperlakukan sektor pertanian sama dengan sektor lainnya dalam rasio efisiensi adalah kesalahan fundamental.
Menurutnya, pertanian memiliki dampak multiplier yang sangat tinggi terhadap stabilitas sosial, pengendalian inflasi, dan ketersediaan pangan nasional.
“Pemotongan anggaran pertanian atas nama ‘efisiensi’ justru berpotensi menciptakan inefisiensi makroekonomi berupa lonjakan harga pangan dan ketergantungan impor,” ujar Edwin, kepada Exposebanten.com, Jumat (21/8/2026).
Ia menambahkan, efisiensi fiskal saat ini sering kali hanya menghitung penghematan rupiah jangka pendek, namun mengabaikan risiko besar seperti gagal panen, alih fungsi lahan, hingga hilangnya regenerasi petani.
Dampak buruknya, kata Edwin, diperkirakan baru akan terasa beberapa tahun ke depan dalam bentuk krisis pangan, yang biaya penanganannya jauh lebih mahal daripada nominal anggaran yang dihemat saat ini.
Kebijakan efisiensi yang berimplikasi pada penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai sangat merugikan wilayah penyangga pangan yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Daerah-daerah ini sangat bergantung pada dana transfer untuk menyubsidi input pertanian, perbaikan irigasi, dan pembinaan penyuluh.
Akibat tekanan efisiensi dan tuntutan peningkatan PAD, kepala daerah kini cenderung beralih memprioritaskan sektor industri, properti, atau pariwisata yang memberikan timbal balik finansial secara cepat.
“Sektor pertanian yang bersifat jangka panjang dan margin keuntungannya tipis bagi pemerintah daerah akhirnya menjadi korban pertama pemangkasan anggaran,” tegas Edwin.
Ia juga mengkritisi program skala besar seperti Food Estate yang kerap dikemas sebagai solusi efisien lewat mekanisasi massal. Nyatanya, pendekatan yang terlalu teknokratis tersebut sering gagal karena mengabaikan kompleksitas ekologis, merusak tata kelola air tradisional, serta minim partisipasi petani lokal.
Edwin menekankan bahwa efisiensi seharusnya berarti “tepat sasaran”, bukan sekadar “mengecilkan nominal” belanja. Ironisme ini disoroti melalui data kegiatan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Salah satunya adalah pembangunan penataan lingkup UPTD produksi benih tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kampung Melayu, Kecamatan Teluknaga, yang berada di bawah OPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
Kritik tajam diarahkan pada anggaran pertanian besar-besaran yang dinilai masih sering bocor ke program-program fisik yang tidak menyentuh akar masalah utama, seperti regenerasi petani dan reforma agraria.
Sebaliknya, pos-pos “lunak” yang menjadi fondasi kedaulatan teknologi, seperti pelatihan petani, penyuluhan, dan riset adaptif, justru menjadi yang pertama dipangkas.
Dampak jangka panjang dari minimnya prioritas anggaran ini adalah semakin buruknya citra sektor pertanian di mata generasi muda. Ketiadaan dukungan infrastruktur dan pendampingan yang intensif membuat pemuda menilai pertanian sebagai sektor yang tidak menjanjikan.
“Tanpa pendampingan intensif, petani akan terus bergantung pada paket teknologi pabrikan yang mahal, menjebak mereka dalam siklus utang dan ketidakberdayaan,” pungkas Edwin.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mempercepat laju urbanisasi serta memperparah penauan populasi (ageing population) petani di wilayah naungan UPTD pertanian Kecamatan Teluknaga, Kosambi, dan Pakuhaji. ***
