Mutasi Cuma Kosmetik! Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Tangerang Lemot, Warga Ancam Demo Besar-Besaran
Expose Banten 
Exposebanten.com | TANGERANG – Mutasi besar-besaran kepala kantor beserta jajaran ATR/BPN Kabupaten Tangerang, Banten, yang dilakukan beberapa waktu lalu dinilai hanya kosmetik dan sekadar “hiburan” belaka.
Kritik ini mencuat setelah sistem pelayanan publik di lembaga tersebut terbukti tetap berjalan lambat, bertele-tele, dan mengecewakan masyarakat.
Salah satu buktinya, pengurusan administrasi sepele seperti pengecekan aktif register sertifikat milik warga bisa memakan waktu hingga hampir satu bulan tanpa kepastian.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum LSM Pemerhati Kebijakan dan Peran Rakyat untuk Tanah Air (PIK RATA), Saidi. Ia menyoroti kasus yang menimpa Surman, warga Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang hingga kini nasib sertifikatnya terkatung-katung.
Menurut Saidi, bobroknya birokrasi dan pelayanan yang melelahkan ini bukan pertama kali terjadi di ATR/BPN Kabupaten Tangerang. Kasus Surman hanyalah puncak gunung es dari banyaknya persoalan pelayanan yang mencederai rasa keadilan masyarakat Tangerang.
“Kementerian ATR/BPN harus tahu kondisi riil ini,” tegas Saidi kepada Exposebanten.com, Selasa (28/7/2026).
“Jangan cuma menerima laporan di atas kertas yang kesannya semua ‘oke bos’, padahal kenyataan di lapangan berbanding terbalik,” sambungnya.
LSM PIK RATA mendesak Kementerian ATR/BPN pusat untuk segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut adanya tindakan nyata dan sanksi bagi para pelaksana di setiap bidang kerja ATR/BPN Kabupaten Tangerang yang terbukti berkinerja buruk.
Sebagai bentuk keseriusan, Saidi menyatakan siap memenuhi panggilan dari pihak Kementerian ATR/BPN kapan saja untuk membeberkan bukti dan menjelaskan berbagai karut-marut yang terjadi di kantor wilayah tersebut.
Jika keluhan ini tetap diabaikan dan tidak ada perubahan signifikan, Saidi menegaskan akan segera turun ke jalan.
Ia siap memimpin aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat bersama masyarakat Tangerang yang merasa dirugikan, diperlakukan tidak adil, serta menjadi korban praktik tebang pilih oleh oknum ATR/BPN. (Abo)
